Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyumbang lebih dari 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Juda bilang angka tersebut diperkirakan bakal terus meningkat seiring dengan devisa dari PMI yang akan digali potensinya.
“Tapi yang jelas sumbangan dari pekerja migran terhadap PDB lebih dari 1 persen dan terus meningkat,” kata Juda dalam Konferensi Pers Penandatanganan Nota Kesepahaman BI dan BP2MI, Jumat, 31 Mei 2024.
Baca juga: Gara-gara Ini, Cadangan Devisa RI Turun Jadi USD140,4 Miliar
Adapun Bank Indonesia (BI) bersama BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) menandatangani Nota Kesepahaman antara BI dan BP2MI tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan keuangan serta statistik PMI.
Salah satu implementasi dari kerja sama tersebut adalah dengan memberikan literasi layanan keuangan dan sistem pembayaran kepada PMI. Di mana PMI akan dibekali pemahaman transfer dana remitansi atau layanan yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan non bank untuk transfer uang antar negara.
Baca juga: Cadangan Devisa Turun, Bos BI: Tak Perlu Insecure
Melalui remitansi, potensi akan tambahan cadangan devisa di Tanah Air juga bakal meningkat. Tahun 2023 saja, sumbangan devisa dari PMI mencapai USD14,2 miliar di tahun 2023, atau setara Rp230,6 triliun (asumsi kurs Rp16.250).
“Ya mudah-mudahan dengan literasi keuangan mereka bisa lakukan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga uang yang bisa dikirim ke Tanah Air menjadi lebih banyak,” pungkas Juda. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More