Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat, tren peningkatan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sedikit tertahan pada triwulan III 2016. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan III tercatat tumbuh 5,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 5,86% (yoy), dan berada di bawah perkiraan Bank Sentral.
“Sumber utama terjadinya perlambatan tersebut adalah akibat adanya pelemahan pada konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga,” ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Doni P Joewono di Jakarta.
Menurutnya, serapan belanja APBD DKI Jakarta yang cukup baik hingga triwulan III 2016, tidak diimbangi dengan penyerapan belanja APBN melalui Kementerian/Lembaga (K/L). Pada triwulan III ini belanja K/L menurun tajam akibat adanya pengetatan belanja pemerintah terkait dengan shortfall penerimaan pajak.
“Besarnya peran belanja K/L dalam komponen pengeluaran pemerintah di Provinsi DKI Jakarta berdampak pada lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi pemerintah di Jakarta,” ucap Doni.
Konsumsi rumah tangga, kata dia, juga menunjukkan perlambatan pada triwulan III 2016, terutama pada konsumsi transportasi, akomodasi, dan pendidikan yang terdampak oleh pelaksanaan libur panjang di awal triwulan. Pelemahan konsumsi rumah tangga tersebut juga tercermin dari turunnya penjualan mobil dan Indeks Tendensi Konsumen.
Sementara itu, realisasi belanja modal pemerintah melalui proyek-proyek infrastruktur transportasi di DKI Jakarta, seperti MRT dan LRT mulai berdampak pada menguatnya kinerja investasi. Namun, membaiknya realisasi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tersebut masih belum diimbangi oleh aktivitas investor swasta yang masih melanjutkan perilaku wait-and-see.
“Meningkatnya belanja modal pemerintah, terutama terkait proyek-proyek infrastruktur, mendorong membaiknya kinerja lapangan usaha konstruksi. Di samping itu, peningkatan kunjungan wisman ke DKI Jakarta pada triwulan ini berdampak positif bagi kinerja ekspor barang dan jasa,” katanya. (Selanjutnya : Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta akan tertahan pada triwulan IV 2016)
Page: 1 2
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More