Moneter dan Fiskal

BI Dorong Kolaborasi Internasional Atasi Tantangan Cross Border Payment

 

Bali – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, di tengah perkembangan sistem payment yang didorong oleh inovasi keuangan digital, transaksi keuangan lintas negara (cross border payment) masih relatif terkendala.

Sejumlah tantangan, seperti biaya mahal, keterbatasan akses, dan kurangnya transparansi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Maka itu, Bank Indonesia (BI) mendorong agar kerjasama lintas negara diperkuat, termasuk di bidang cross border payment mengingat digitalisasi ekonomi dan keuangan yang terus meningkat.

“Termasuk untuk mengakselerasi digitalisasi demi menuju inklusi ekonomi dan keuangan, seperti remitansi, perdagangan retail, dan UMKM,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Side Event G20 “Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery – Cross Border Payment” di Nusa Dua, Bali, Kamis, 14 Juli 2022.

Sebelumnya, pada 2020 di bawah kepemimpinan Presidensi Arab Saudi, G20 sudah meluncurkan peta jalan (road map) cross border payment, untuk mengatasi tantangan dan memberikan panduan pengembangan konektivitas pembayaran. Tahun ini di bawah kepemimpinan Presidensi Indonesia, inisiatif pembayaran lintas negara menjadi salah satu agenda prioritas.

Baca juga : Tiga Komitmen BI Dorong Akselerasi Ekonomi Digital

Untuk mewujudkan konetivitas pembayaran lintas negara, 5 bank sentral di ASEAN menyepakati komitmen untuk berkolaborasi. Inisiatif 5 negara ASEAN ini meliputi Indonesia, Singapura Malaysia, Thailand dan Filipina. Saat ini antar beberapa negara tersebut sudah ada kesepakatan bilateral terkait cross border payment melalui QR Code, Fast Payment, dengan berlandaskan pada local currency settlement (LCS).

Kelima Bank Sentral di 5 negara tersebut akan segera merealisasikan cross border payment dengan LCS sebagai perwujudkan inisiatif ASEAN payment connectivity. Bank Indonesia terus akan mendorong, agar insiatif regional tersebut nantinya diperluas menjadi insiatif global. Dengan begitu, makin banyak negara dan kawasan yang terkoneksi sehingga akan mendorong perekonomian dan inklusi keuangan. (*) Ari Astriawan.

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

OJK Cabut Izin Usaha BPR Bumi Pendawa Raharja Cianjur, Ini Alasan dan Kronologinya

Poin Penting OJK resmi mencabut izin usaha BPR Bumi Pendawa Raharja di Cianjur karena bank… Read More

1 hour ago

BSI Siapkan Uang Tunai Rp15,49 Triliun untuk Kebutuhan Nataru 2025

Poin Penting BSI siapkan uang tunai Rp15,49 triliun untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah selama periode… Read More

1 hour ago

Waskita Karya Garap Jalan di Bali Senilai Rp290,84 Miliar

Poin Penting Waskita Karya raih kontrak baru Rp290,84 miliar untuk membangun Jalan Perbaikan Geometrik Batas… Read More

2 hours ago

Mencari Solusi Whoosh

Oleh Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Sekolah Vokasi UGM dan Penulis Buku “Manajemen Keuangan Internasional” PROYEK… Read More

2 hours ago

IPO Superbank (SUPA) Oversubscribed hingga 318,69 Kali

Poin Penting IPO Superbank (SUPA) oversubscribed 318,69 kali dengan lebih dari 1 juta order, mencerminkan… Read More

2 hours ago

IHSG Ditutup Menguat 0,43 Persen ke 8.686, Top Gainers: ALII, EMTK, GOLF

Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,43% ke level 8.686, dengan mayoritas sektor positif, terutama teknologi… Read More

3 hours ago