BI: DKI Perlu Cari Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pertumbuhan Ekonomi Digital Bisa Berontribusi USD150 Juta ke PDB

Jakarta – Bank Indonesia (BI) melihat, sektor ekonomi di DKI Jakarta sudah semakin bergerak ke arah jasa, karena kecenderungan industri-industri besar yang melakukan relokasi. Hal ini tentu merupakan konsekuensi dari keterbatasan lahan, keterbatasan air, dan tingginya upah di Jakarta.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Trisno Nugroho mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut, maka pemerintah DKI Jakarta perlu mendorong berkembangnya sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif, serta melakukan penataan terhadap industri yang masih ada.

Khusus untuk pariwisata, dirinya memandang, hal tersebut merupakan langkah utama yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Cara ini juga dianggap win-win solution dalam mendongkrak perekonomian nasional, khususnya mengurangi defisit transaksi berjalan, melalui penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara (wisman).

“Apalagi di Jakarta terdapat destinasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, yaitu Kepulauan Seribu dan Kawasan Kota Tua,” ujar Trisno dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta, Kamis, 6 Desember 2018.

Selain pariwisata dan ekonomi kreatif, investasi juga perlu ditingkatkan guna mendorong perekonomian Ibu Kota. Sinergi untuk mendorong investasi akan ditingkatkan melalui Jakarta Investment Centre. Upaya meningkatkan investasi DKI Jakarta terus didorong melalui sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan.

“Upaya peningkatan potensi investasi DKI Jakarta terus kami dorong melalui dukungan analisis terhadap sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan, baik dalam kegiatan investasinya maupun kegiatan promosinya,” ucap Trisno.

Di sisi lain, lanjut dia, pemahaman skema investasi yang diperlukan dalam rangka mengerakkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi juga harus ditingkatkan. Sehingga dengan demikian, strategi investasi dan penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah dan panjang dapat dikelola secara baik.

“Untuk itu, koordinasi intensif dalam wadah Jakarta Investment Centre akan memudahkan proses pertukaran strategi dan informasi, dan tentunya akan mempermudah proses penentuan kebijakan investasi secara luas di Provinsi DKI Jakarta,” tutupnya. (*)

Rezkiana Nisaputra