Jakarta – Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta mencatatkan kondisi stabilitas keuangan di DKI Jakarta pada triwulan I-2019 masih terjaga di tingkat yang aman.
Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan Kredit dan DPK berdasarkan lokasi bank masing-masing pada kisaran 16% (yoy)
dan 7% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya.
“Industri keuangan khususnya perbankan, perlu terus didorong untuk berinovasi dan melakukan transformasi digital secara utuh guna memperkuat daya saing di tengah menguatnya persaingan nonbank,” kata Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Hamid Ponco Wibowo di Jakarta, Selasa 2 Juli 2019.
Hamid menambahkan, risiko kredit juga tetap terjaga dengan Non-Performing Loan (NPL) pada kisaran 2% (lokasi bank), masih di bawah ambang batas 5%.
Hal ini disebabkan karena perbankan di Indonesia secara umum masih terbatas dalam melakukan transformasi digital, meskipun sejumlah kolaborasi Bank-Fintech mulai terlihat.
“Transformasi digital juga perlu
didukung oleh kesiapan infrastruktur publik yang andal, khususnya terkait pengelolaan sistem pembayaran yang mendukung mobilitas serta pengelolaan data dan informasi,” kata Hamid.
Menurutnya, inovasi digital dapat
menjadi solusi pemerataan ekonomi, melalui dukungan terhadap pengembangan UMKM, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan efisiensi infrastruktur dan logistik. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting IHSG dibuka melemah 0,89 persen ke level 7.214,17 pada awal perdagangan (9/4), dari… Read More
Poin Penting IHSG diproyeksikan masih berpeluang menguat ke kisaran 7.323–7.450, dengan asumsi telah menyelesaikan wave… Read More
Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More
Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More
Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More
Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More