Moneter dan Fiskal

BI Dapat Restu DPR Gunakan Cadangan Rp6,48 T Tahun Depan, Berikut Rinciannya

Poin Penting

  • Komisi XI DPR RI menyetujui penggunaan cadangan tujuan BI 2026 sebesar Rp6,48 triliun.
  • Dana digunakan untuk pembaruan aset, peningkatan teknologi, serta pengembangan SDM dan organisasi.
  • Jika rapat kerja tertunda lebih dari 30 hari, BI diperbolehkan menggunakan cadangan sementara dengan laporan ke DPR.

Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui rencana pengunaan cadangan tujuan (RPCT) Bank Indonesia (BI) tahun anggaran 2026 senilai Rp6,48 triliun.

Persetujuan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam rapat Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia (BI) pada Kamis, 13 November 2025.

“Panja pengeluaran anggaran operasional RATBI tahun 2026 dan rencana penggunaan cadangan tujuan Bank Indonesia tahun 2026 Komisi XI DPR RI menyetujui rencana penggunaan cadangan tujuan BI sebesar Rp6,48 triliun,” kata Misbakhun.

Baca juga: Komisi XI DPR RI Setujui Anggaran Tahunan BI 2026, Segini Besarannya

Misbakhun merinci, penggunaan cadangan tujuan 2026 tersebut di antaranya untuk penggantian dan/atau pembaruan harta tetap dan pemgadaan perlengkapan sebesar Rp5,14 triliun, peningkatan kualitas teknologi Rp912,49 miliar, pengembangan sumber daya manusia dan organisasi Rp115,530 miliar, dan cadang Rp308,75 miliar.

Adapun rencana penggunaan cadangan anggaran pada anggaran operasional sebesar Rp507,99 miliar dan cadangan pada cadangan tujuan sebesar Rp308,75 miliar tahun anggaran berjalan disampaikan kepada Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan melalui rapat kerja.

Baca juga: Bank Indonesia Targetkan Surplus Anggaran Rp20,8 Triliun pada 2026

“Apabila rapat kerja tersebut belum dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari kerja dari permohonan rapat kerja, maka Bank Indonesia dapat mengambil langkah-langkah penggunaan cadangan anggaran dan dilaporkan kepada Komisi XI DPR RI,” ujar Misbakhun. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

Ini Plus Minus Implementasi Demutualisasi BEI

Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More

6 hours ago

DPR Soroti Konten Sensasional Jadi Pintu Masuk Judi Online

Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More

6 hours ago

Program Gentengisasi Prabowo, Menkeu Purbaya Proyeksi Anggaran Tak Sampai Rp1 T

Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More

7 hours ago

Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat

Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More

7 hours ago

Demutualization of the IDX, a “Bloodless” Coup Three OJK Commissioner Resign Honourably

By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More

8 hours ago

Danantara Dukung Reformasi Pasar Modal dan Kebijakan Free Float OJK, Ini Alasannya

Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More

9 hours ago