Moneter dan Fiskal

BI dan Pemerintah Siapkan Strategi Jaga Inflasi tetap Terkendali

Jakarta– Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah menyepakati langkah strategis untuk menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terkendali dan berada dalam sasaran 3,5±1% pada tahun 2019.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Onny Widjanarko menyebutkan, BI bersama Pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan melalui berbagai langkah strategis guna terus membawa inflasi dalam tren menurun dalam kisaran 3,0±1% dalam beberapa tahun kedepan.

Onny menjelaskan, langkah strategis yang disepakati untuk menjaga inflasi tetap pada sasaran ialah dengan lebih difokuskan pada upaya untuk mengendalikan inflasi volatile food maksimal 5%.

“Kebijakan ditempuh melalui kebijakan utama 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dengan fokus pada Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi,” kata Onny di Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.

Onny menambahkan, kebijakan tersebut juga untuk mengantisipasi tantangan yang dapat memengaruhi prospek inflasi volatile food, di antaranya gangguan cuaca akibat kemarau yang lebih panjang serta ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah.

Selain itu, pada hari ini (10/7) BI bersama Pemerintah telah melaksanakan rapat koordinasi antar pimpinan lembaga dan kementerian yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada 10 Juli 2019 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua TPIP dan dihadiri oleh Gubernur BI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Pusat Statistik, Direktur Utama Perum Bulog, serta para Pejabat Eselon I dan II dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Sekretaris Kabinet. ​​

Dalam rapat tersebut juga menyepakati komitmen seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi dengan tema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif”.

Sebagai informasi, sampai Juni 2019 saja, inflasi IHK masih terkendali pada level 3,28% (yoy) yang ditopang oleh terjaganya inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). (*)

 

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Tinggi?

Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More

59 mins ago

UMP 2026 Diprotes Buruh, Begini Tanggapan Menko Airlangga

Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More

2 hours ago

Aliran Modal Asing Rp3,98 Triliun Masuk ke Pasar Keuangan RI

Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More

2 hours ago

Jasindo Ingatkan Pentingnya Proteksi Rumah dan Kendaraan Selama Libur Nataru

Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More

21 hours ago

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Selamatkan Kekayaan Negara

Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More

22 hours ago

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatra

Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More

22 hours ago