BI dan Pemerintah Dorong Investor Biayai Infrastruktur RI

Bali – Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah mengajak para investor asing untuk bisa membiayai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini terkemuka dalam acara Indonesia Investment Forum 2018 bertema “A New Paradigm in Infrastructure Financing” di Bali, Selasa, 9 Oktober 2018.

Adapun kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, baik dari sisi kebijakan yang akomodatif maupun berbagai inovasi instrumen keuangan untuk pembiayaan infrastruktur.

BI, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan OJK mempresentasikan rencana pembangunan yang ada di Indonesia di depan ratusan investor asing. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Namun kunci kesuksesan pembangunan tersebut adalah pembiayaan yang tak hanya bergantung pemerintah, tapi juga swasta.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, bahwa bank sentral mendukung akselerasi pembangunan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia bukan hanya sudah diakselerasi pembangunannya. Dengan pembangunan infrastruktur yang baik maka Indonesia akan para menjadi negara yang dianggap positif oleh investor.

“Tapi pembiayaanya sudah masuk paradigma baru untuk menjadikan infrastrukutur sebagai aset. Investor yang belum bergabung jangan ketinggalan. Banyak proyek yang bisa anda ikuti, partisipasi anda berharga untuk Indonesia dan berharga untuk anda,” ujarnya.

Di tempat yang sama Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan, bahwa Indonesia tah menjadi negara dengan predikat investment grade. Sehingga cocok untuk dijadikan tempat berinvestasi. Karena itu Kementerian BUMN akan melakukan tugasnya seperti eksekusi efisiensi, pembangunan jalan tol, pelabuhan hingga telekomunikasi.

“Saya kira berinvestasi di Indonesia bukan hanya menarik, tapi juga mudah,” ucapnya.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada level 5-7 persen, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menekankan pentingnya percepatan infrastruktur antara lain melalui pembangunan jalan tol, bandar udara, pelabuhan, dan penambahan kapasitas pembangkit listrik.

Pemerintah juga telah menetapkan PSN dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan 223 proyek dan 3 program mencapai US$307 miliar. Dengan target pembangunan yang cukup tinggi tersebut, peran serta seluruh pihak sangat diperlukan.

Diestimasikan 60 persen dari total pendanaan atau setara US$181 miliar berasal dari pendanaan pihak swasta dan 31 persen dari total pendanaan atau setara US$94 miliar berasal dari pendanaan BUMN. (*)