BI; Ekonomi membaik. (Foto: Erman)
Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati pengembangan aplikasi Core Banking System (CBS) oleh BI dan interkoneksi dengan sistem di Kemenkeu di tahun 2021, sebagai salah satu topik strategis kesepakatan Forum Harmonisasi BI–Kemenkeu 2020 (Forhar 2020). Kesepakatan dimaksud ditandatangani pada hari ini (7/12), sebagai wujud digitalisasi layanan perbankan Bank Indonesia kepada Pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono menyampaikan, bahwa dengan adanya CBS, diharapkan layanan jasa perbankan yang diberikan BI kepada Pemerintah, dapat semakin mendukung modernisasi pengelolaan perbendaharaan yang dilakukan Kemenkeu.
“Dengan demikian sinergi BI dan Kemenkeu tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugasnya masing-masing sebagai otoritas moneter dan otoritas fiskal,” kata Doni melalui keterangan resminya di Jakarta, Senin 7 Desember 2020.
Penandatanganan kesepakatan Forhar 2020 tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi Operasionalisasi Treasury Dealing Room (PKS TDR) di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan sebagai bentuk komitmen BI dalam mendukung upaya pengelolaan kelebihan kas Pemerintah yang telah berjalan sejak 2015.
Koordinasi yang erat antara BI dengan Kementerian Keuangan juga telah berjalan dalam hal pertukaran informasi, seperti penyampaian perencanaan kas harian Pemerintah, rencana penempatan/investasi Pemerintah, dan realisasi penempatan/investasi Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan tugas kedua lembaga.
Disamping itu, Forhar 2020 telah menyepakati 16 topik strategis lainnya dalam mendukung penyelesaian tugas BI dan Kemenkeu untuk ditindaklanjuti bersama di tahun 2021. Topik strategis tersebut meliputi 4 (empat) bidang, yaitu: Bidang market, pasar valas, pasar surat utang negara (SBN), termasuk infrastruktur pendukung; Bidang pengelolaan kas, utang, dan hibah Pemerintah; Bidang sistem pembayaran; dan Bidang data dan informasi untuk meningkatkan kualitas informasi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi kedua institusi.
Forum Harmonisasi BI-Kementerian Keuangan merupakan suatu forum yang dimanfaatkan untuk mengelola hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan digunakan untuk membahas berbagai isu strategis di bidang fiskal dan moneter yang memerlukan kesepakatan dan tindak lanjut dari kedua belah pihak. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting 1,56 juta kendaraan meninggalkan Jabotabek selama H-7 hingga H+1 Natal 2025, naik 16,21… Read More
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Harga emas Galeri24, UBS, dan Antam kompak naik pada perdagangan Sabtu, 27 Desember… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More