Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Bank of The Lao PDR (BOL) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam menyepakati kerja sama di area kebanksentralan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua bank sentral pada Selasa (2/4).
Nota Kesepahaman ini menunjukkan komitmen BI dan BOL untuk memperkuat hubungan kerja sama antara kedua bank sentral melalui kerangka kerja sama yang lebih terstruktur dan sistematis untuk memfasilitasi kolaborasi berbagai inisiatif kerja sama di area kebanksentralan.
Dalam hal ini, seperti kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, stabilitas keuangan, serta sistem pembayaran dan setelmen.
Selain itu, implementasi kerja sama akan dilaksanakan melalui dialog kebijakan, pertukaran informasi, kerja sama teknis, komunikasi dan konsultasi mengenai pengawasan kerja sama, inovasi bersama, dan pengembangan kapasitas.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menekankan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi langkah awal untuk kolaborasi yang lebih solid bagi kedua bank sentral di masa depan.
“Hal ini juga sejalan dengan semangat Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 untuk meningkatkan inklusivitas dan konektivitas di antara negara kawasan, sebagaimana tercermin pada Nota Kesepahaman tersebut,” ujar Perry.
Gubernur Bank Sentral Laos juga menyampaikan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak hanya menandai tonggak penting dalam meningkatkan kerja sama yang komprehensif antara kedua bank sentral, tetapi juga akan menjadi awal yang baik untuk mendukung perwujudan konektivitas regional ASEAN. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik tetap… Read More
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat di awal 2025, aliran modal asing masuk atau capital inflow ke… Read More
Jakarta - PT Pegadaian resmi menjadi bank emas pertama di Tanah Air. Ini setelah Otoritas… Read More
Jakarta - Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk… Read More
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam… Read More
Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama sejumlah asosiasi sektoral mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menetapkan… Read More