Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Bank of The Lao PDR (BOL) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam menyepakati kerja sama di area kebanksentralan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua bank sentral pada Selasa (2/4).
Nota Kesepahaman ini menunjukkan komitmen BI dan BOL untuk memperkuat hubungan kerja sama antara kedua bank sentral melalui kerangka kerja sama yang lebih terstruktur dan sistematis untuk memfasilitasi kolaborasi berbagai inisiatif kerja sama di area kebanksentralan.
Dalam hal ini, seperti kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, stabilitas keuangan, serta sistem pembayaran dan setelmen.
Selain itu, implementasi kerja sama akan dilaksanakan melalui dialog kebijakan, pertukaran informasi, kerja sama teknis, komunikasi dan konsultasi mengenai pengawasan kerja sama, inovasi bersama, dan pengembangan kapasitas.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menekankan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi langkah awal untuk kolaborasi yang lebih solid bagi kedua bank sentral di masa depan.
“Hal ini juga sejalan dengan semangat Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 untuk meningkatkan inklusivitas dan konektivitas di antara negara kawasan, sebagaimana tercermin pada Nota Kesepahaman tersebut,” ujar Perry.
Gubernur Bank Sentral Laos juga menyampaikan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak hanya menandai tonggak penting dalam meningkatkan kerja sama yang komprehensif antara kedua bank sentral, tetapi juga akan menjadi awal yang baik untuk mendukung perwujudan konektivitas regional ASEAN. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More