Ilustrasi daya beli konsumen. Foto: Istimewa
Jakarta — Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan Bank Indonesia (BI) hingga minggu keempat di bulan Maret 2019 menunjukkan Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 0,14 persen secara month to month (mtm).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo di Jakarta. Menurutnya, jika dilihat secara tahunan laju inflasi tercatat 2,51 persen year on year (yoy).
“Berdasarkan pemantauan harga sampai dengan minggu IV, pada Maret 2019 diperkirakan terjadi inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), atau secara tahun kalender 0,39 persen (ytd), dan secara tahunan 2,51 persen (yoy).,” kata Dody di Kompleks BI Jakarta, Jumat, 29 Maret 2019.
Dody mengungkapkan, inflasi yang terjadi di minggu keempat Maret 2019 ini lebih didorong oleh sedikit meningkatnya harga bawang merah dan putih, cabai rawit serta harga angkutan udara, meski beberapa harga pangan di bulan sebelumnya menunjukkan penurunan.
“Penyumbang inflasi Maret 2019 antar lain berasal dari bawang merah 0,13 persen, bawang putih 0,04 persen, angkutan udara 0,02 persen, cabai rawit 0,01 persen, dan air minum kemasan 0,01 persen,” jelas Dody.
Sementara itu Dody menambahkan, beberapa komoditas yang menyumbang deflasi adalah daging ayam ras (-0,06%), telur ayam ras (-0,02%), beras, wortel, dan bensin masing-masing sebesar -0,01 persen.
Bank sentral menilai, dengan angka inflasi tetap atau masih sejalan dengan target BI hingga akhir tahun berada pada angka 3,5 persen plus minus 1 persen. (*)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More