Bank Indonesia (BI). Foto: Budi Urtadi
Jakarta – Instrumen moneter Bank Indonesia (BI) yang diterbitkan pada September 2023 lalu yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencatatkan nilai positif.
Hingga 6 November 2023, nilai outstanding SRBI telah mencapai Rp144,31 triliun. Sementara, yang diperdagangkan di pasar sekunder mencapai Rp27,99 triliun.
Baca juga: SRBI jadi Instrumen Alternatif Sedot Investasi Asing
“Nilai outstanding SRBI sebesar Rp144,31 triliun, yang diperdagangkan di sekunder Rp27,99 triliun,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Edi Susianto dalam Taklimat Media, Rabu 8 November 2023.
Edi menambahkan, SRBI juga telah menarik minat investor untuk berinvestasi di pasar keuangan Indonesia. Tercermin dari kepemilikan asing atau net beli SRBI dari investor nonresident senilai Rp16,98 triliun.
Seperti diketahui, BI menerbitkan SRBI atau surat dalam mata uang rupiah sebagai instrumen operasi moneter untuk mengelola likuiditas dan memperkuat pendalaman pasar uang. Instrumen ini akan diimplementasikan pada 15 September 2023.
SRBI bertujuan untuk mengelola likuiditas serta mendukung pengembangan pasar uang dan stabilitas nilai tukar rupiah karena dapat ditransaksikan dan dimiliki oleh non-bank (penduduk dan bukan penduduk) di pasar sekunder.
Baca juga: Ekonom Nilai SRBI Tak Akan Berdampak Langsung pada Stabilitas Rupiah
SRBI diterbitkan sebagai instrumen operasi moneter kontraksi yang pro-market dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang.Selain itu, SRBI guna mendukung upaya menarik aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio, serta untuk optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai underlying. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More