Moneter dan Fiskal

BI Akui Inflasi Masih jadi Tantangan dalam Proses Pemulihan Ekonomi

Jakarta – Gejolak ekonomi di berbagai negara telah mempengaruhi perekonomian Indonesia, terutama tercermin dari tingkat inflasi yang hampir mencapai 5% di Juli 2022. Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) bersama pemangku kepentingan lainnya, meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan guna menjaga keterjangkauan harga dari sisi supply.

Gubernur BI (Bank Indonesia) Perry Warjiyo mengatakan, ekonomi dunia menuju stagflasi, suku bunga dan harga-harga sangat tinggi, ditambah dengan geopolitik perang Rusia–Ukraina yang merupakan pemasok energi sebesar 20% untuk Indonesia, ini yang menjadi dampak pada perekonomian nasional.

“Ekonomi kita bisa tumbuh 5,44% karena tingkat konsumsi tinggi setelah ramadhan, tapi ini belum sepenuhnya pulih. Dibandingkan China yang hanya tumbuh 3,3% dan negara-negara lain lebih rendah, ini patut kita syukuri,” ujar Perry Warjiyo, Gubernur BI, di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.

Namun, Lanjut Perry, saat ini yang menjadi masalah adalah inflasi yang cukup tinggi. Inflasi pangan menjadi penyumbang terbesar yakni 10,47%.

“Seharusnya inflasi pangan tidak boleh lebih dari 5% atau paling tinggi 6%. Jangan sampai daya beli masyarakat turun karena inflasi, kita harus turunkan paling tinggi 6% kalau bisa 5%, ini bukan hanya masalah ekonomi tapi juga masalah sosial,” tambah Perry.

Dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, maka diperlukan pengendalian inflasi melalui sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, dengan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Untuk menekan tingginya inflasi nasional.

Perry juga menekankan, operasi pasar akan terus dilakukam agar harga pangan seperti cabai, bawang, telur, daging dan minyak bisa menurun dan terkendali. “Dipusat sedang dikoordinasikan supaya Bupati, Walikota dan Provinsi bisa menggunakan anggaran daerahnya untuk bisa melakukan operasi pasar,” tegasnya.

Baca juga : Ekonomi RI Masih Aman, Tetap Waspadai Laju Inflasi

Selain itu, dalam pengendalian inflasi pangan, juga harus menggerakan sektor pertanian agar meningkatkan produksi pangan. Karena jika terjadi gejolak, maka yang terpenting adalah menjaga ketahanan pangan.

“Pertanian menjadi sangat penting untuk itu mari kita Gerakan, kita tahu bahwa lahannya terbatas bukan menjadi alasan tapi ada pendekatan baru seperti urban farming dan agri farming dengan berbagai teknologi bisa cepat,” pungkasnya. (*) Irawati

Apriyani

Recent Posts

OJK Dorong Lembaga Jasa Keuangan Lakukan Asesmen Dampak Konflik AS-Iran

Poin Penting OJK mendorong lembaga jasa keuangan (LJK) melakukan asesmen lanjutan untuk mengantisipasi dampak konflik… Read More

27 mins ago

Transaksi Kripto per Februari 2026 Tembus Rp24,33 Triliun

Poin Penting Transaksi kripto Februari 2026 turun menjadi Rp24,33 triliun dari Januari Rp29,28 triliun, seiring… Read More

32 mins ago

OJK Catat Kredit Perbankan Tumbuh 9,37 Persen di Februari 2026

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada Februari 2026 kredit perbankan tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan… Read More

43 mins ago

OJK: Stabilitas Sektor Keuangan RI Terjaga di Tengah Konflik AS-Iran

Poin Penting OJK memastikan sektor keuangan Indonesia tetap stabil di tengah eskalasi konflik AS-Iran dan… Read More

2 hours ago

IHSG Dibuka Melemah 0,77 Persen, Tinggalkan Level 7.000

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah ke level 6.972,95 dari posisi 7.026,78… Read More

2 hours ago

Rupiah Dibuka Melemah, Nyaris Sentuh Rp17.000 per Dolar AS

Jakarta – Nilai tukar rupiah melemah pada awal perdagangan hari ini, Senin (6/4/2026). Rupiah dibuka pada level… Read More

2 hours ago