BI Ajak Masyarakat Papua Untuk Transaksi Nontunai

Jayapura – Bank Indonesia (BI) mengajak masyarakat Papua untuk memulai kebiasaan bertransaksi secara non tunai. Hal ini bertujuan untuk mendorong program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh BI dan Pemerintah.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Sugeng dalam pembukaan pekan GNNT Papua 2017 yang mengangkat tema “Dengan Nontunai, Lebih Mudah, Lebih Aman, dan Lebih Keren”, di Jayapura, Jumat, 13 Oktober 2017.

Sugeng menjelaskan, bahwa sejak 14 Agustus 2014 lalu, Bank Indonesia telah mencanangkan GNNT ini sebagai upaya mendorong masyarakat menggunakan sistem dan instrumen pembayaran nontunai dalam transaksi pembayaran.

“Masyarakat dunia telah berangsur-angsur beralih dari komunitas yang didominasi oleh transaksi berbasis uang tunai menjadi nontunai dalam kegiatan ekonominya. Bukan hanya di negara-negara maju, bahkan di negara-negara yang dijuluki negara dunia ketiga seperti di Afrika pun, telah bergerak menuju masyarakat yang bersifat Less Cash Society,” ujar Sugeng.

Atas dasar itu, kata Sugeng, BI sangat serius dalam melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia mengenai GNNT, termasuk di Papua.

“Kami sangat mengapresiasi kekompakan dan usaha perbankan dan penerbit instrumen pembayaran nontunai di Provinsi Papua untuk memperkenalkan penggunaan transaksi nontunai. Dan memang diperlukan kegiatan sosialisasi yang masif, sistematis dan terkoordinasi untuk memperkenalkan instrumen pembayaran nontunai di Tanah Papua,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, bahwa BI sebagai regulator di sistem pembayaran memandang, hal yang sama juga dibutuhkan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh BI, bank dan penerbit di Papua ini patut dicontoh oleh daerah-daerah lain.
‎
“Kami menantang perbankan dan penerbit untuk membantu pemerintah daerah di 29 Kabupaten/Kota di Papua agar dapat segera menerapkan transaksi pembayaran nontunai dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja,” papar Sugeng.

Dia menilai ada banyak manfaat yang diberikan jika suatu daerah bisa menerapkan Less Cash Society. Pertama, kepraktisan dan keamanan dalam bertransaksi. Kedua, secara makroekonomi, efisiensi ekonomi yang dilakukan sangat besar. ‎Sistem perbankan juga dapat menekan biaya pengelolaan kas tunai, sementara BI dapat menghemat biaya pencetakan dan pendistribusian uang tunai.

Ketiga, pencatatan transaksi yang terjadi secara otomatis dan transparan memudahkan monitoring dan perencanaan dunia usaha maupun perekonomian secara umum. ‎Keempat, sirkulasi uang dalam perekonomian dapat berlangsung secara lebih cepat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
‎
Hal yang tak kalah pentingnya, komunitas masyarakat yang basis transaksinya non tunai, membuka kesempatan bagi seluas-luas anggotanya untuk mengakses layanan keuangan yang mungkin selama ini hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu atau eksklusif.‎ (*)