Moneter dan Fiskal

BI Ajak Masyarakat Beri Masukan Interface Pembayaran Terintegrasi

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran nasional. Caranya adalah dengan memberikan masukan terhadap kajian (Consultative Paper) pengembangan Interface Pembayaran Terintegrasi (IPT).

IPT sendiri merupakan inovasi platform sistem pembayaran yang mengintegrasikan instrumen dan kanal pembayaran berbasis mobile/internet menggunakan teknologi Application Programming Interface (API) secara seketika 24/7. Adapun informasi selengkapnya terkait Consultative Paper IPT dapat dilihat pada laman website BI.

“Masukan terhadap kajian dapat disampaikan selambat-lambatnya pada 15 Juli 2022 melalui email kepada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP-GPRP-KPISP@bi.go.id) atau surat kepada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran – Bank Indonesia, Gedung D, Lantai 6, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan subyek: “Tanggapan Terhadap Consultative Paper Mengenai Interface Pembayaran Terintegrasi (IPT)”,” jelas Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi, Erwin Haryono, Senin, 13 Juni 2022.

Pengembangan IPT sejalan dengan visi sistem pembayaran Indonesia dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, khususnya sebagai bentuk dukungan integrasi Ekonomi Keuangan Digital (EKD) nasional. Kehadiran IPT akan mendukung interkoneksi antar pelaku Sistem Pembayaran (SP) dan memperluas akseptansi serta inklusifitas dalam ekosistem digital dengan prinsip sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal (CEMUMUAH).

IPT memiliki tiga fitur utama yang berfungsi dalam rangka proses inisiasi dan otentikasi transaksi pembayaran yang untuk selanjutnya akan diproses oleh infrastruktur SP ritel nasional untuk penyelesaian transaksi. Pertama adalah Single interface, yang memungkinkan interkoneksi dan interoperabilitas antar pelaku industri dengan memanfaatkan API yang terstandar. Fitur ini memungkinkan nasabah yang tidak memiliki layanan e-channel untuk dapat mengakses berbagai rekening serta layanan pembayaran pada satu aplikasi dan menikmati layanan transaksi berbasis mobile/internet.

Fitur kedua adalah ID repository, yang merupakan sentral penyimpanan dan pengelolaan ID (IPT ID) nasabah yang terstandarisasi, serta memiliki fungsi generate IPT ID, menyimpan, dan mengelola IPT ID. Ketiga adalah Simple authentication, berupa fitur keamanan otentikasi yang andal dan mudah melalui fitur single login ID dan one click 2 factor authentication. Dengan demikian, nasabah cukup menggunakan satu ID pada berbagai aplikasi pembayaran dan mengakses rekeningnya.

Kajian Consultative Paper mencakup informasi antara lain mengenai: (1) konteks kebijakan dan tujuan pengembangan IPT, (2) desain pengembangan IPT, diantaranya mengenai fitur, layanan, pihak yang terhubung, mekanisme transaksi, standar layanan yang digunakan dalam IPT, dan timeline pengembangan IPT, dan (3) ringkasan pertanyaan untuk konsultasi publik. (*)

 

Editor: Rezkiana Nisaputra

Evan Yulian

Recent Posts

Libur Nataru Aman di Jalan, Simak Tips Berkendara Jauh dengan Kendaraan Pribadi

Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More

11 hours ago

Muamalat DIN Dukung Momen Liburan Akhir Tahun 2025

Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More

12 hours ago

Kawasan Komersial Ini Disebut Bakal Dongkrak Peluang Bisnis dan Investasi di Tangerang

Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More

15 hours ago

Tok! UMP DKI Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen, Besarannya Jadi Segini

Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More

16 hours ago

Antisipasi Lonjakan EV Periode Nataru, Dirut PLN Tinjau Langsung Kesiagaan SPKLU

Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More

16 hours ago

Tindak Lanjuti Pernyataan Prabowo, Komisi VII Desak Aturan Penghapusan KUR

Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More

16 hours ago