Jakarta – Arus digitalisasi memberikan peluang untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan. Terdapat shifting behavior atau perubahan perilaku. Dimana, dulu orang sering melakukan tatap muka untuk bertransaksi, tetapi sekarang pola transaksi itu telah bergeser dari tradisional ke digital.
Hal tersebut diungkapkan oleh Filianingsih Hendarta, Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) dalam Webinar Infobank dengan tema “Peran Teknologi Digital untuk Mendukung Keuangan Inklusif dan Pemberdayaan UMKM” yang terselenggara pada hari Jumat, 22 Januari 2021.
Dalam menghadapi pergeseran itu, BI pun dituntut untuk cepat mengakomodir sistem pembayaran untuk berubah digital.
Filianingsih menjelaskan, BI telah membuat sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 2019. Penggunaan QRIS sejak diterbitkan mengalami pertumbuhan pesat. Sepanjang tahun pertama implementasi QRIS, volume transaksi telah menembus 17,3 juta transaksi dengan nominal transaksi sebesar Rp1,25 triliun dari 5,94 juta merchant.
“Dari total nominal transaksi tersebut sebanyak 95% Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan 85% Usaha Mikro dan Kecil (UMK),” katanya, Jumat, 22 Januari 2021.
BI menargetkan, tahun 2021, sebanyak 12 juta merchant/UMKM akan terhubung dengan QRIS. Caranya, adalah dengan perluasan ekosistem, yaitu QRIS MPM, QRIS CPM, QRIS On Delivery, elektronifikasi, QRIS TTS, dan QRIS Cross Border. (*) Ayu Utami
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More