News Update

BGS Tegaskan, Kemenkes Harus jadi Penentu Kebijakan dalam Penanganan Covid-19

Jakarta – Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin (BGS) menilai, dalam menghadapi krisis pandemi covid-19 saat ini Kementerian Kesehatan harus menjadi penentu kebijakan dalam mengatasi permasalahan, bukan orang perekonomian. Sejak krisis 1998 hingga 2008 silam, dirinya telah merasakan dan mengatasi gelombang krisis ketika masih menjadi pelaku perbankan. Namun pada krisis 2020 ini, dinilai berbeda dengan krisis sebelumnya.

“Ini berbeda, ini krisis ekonominya parah PDBnya pada minus disebabkannya bukan karena keuangan, melainkan penyebabnya kesehatan jadi policy responnya meski berbeda. Yang di depan jangan ekonomi tapi orang kesehatan yang memberikan policy,” kata Budi saat menghadiri diskusi virtual di Jakarta, Jumat 18 Desember 2020.

Dirinya menambahhkan, pihaknya kini di Kementerian BUMN hanya mendukung upaya dari Kementerian Kesehatan serta BNPB Indonesia dalam penanganan wabah Covid-19. Oleh karena itu, dirinya juga mengimbau Kementerian Kesehatan untuk terus aktif dalam merealisasikan anggaran kesehatan dari Pemerintah.

Hal senada juga dilontarkan oleh Ekonom senior UI Faisal Basri, dirinya menilai Kementerian Kesehatan kurang cepat menanggapi serta menyelesaikan permasalahan pandemi covid-19. Hal tersebut tercermin dari serapan anggaran kesehatan yang masih kecil.

“Jadi bagainana Menteri Keuangan bisa keluarkan uang kalau tidak ada permintaan. Kenapa tidak ada permintaan karena Menteri Kesehatan menganggap belum perlu. Menkeu bisa di penjara kalau ngasih uang tanpa ada rencana gitu, jadi masalahnya ada di Menteri Kesehaan,” ucap Faisal.

Kementerian Keuangan sendiri mencatat, realisasi anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi hingga 4 November 2020 baru mencapai Rp32,15 triliun. Angka tersebut setara dengan 33,1% dari keseluruhan anggaran penanganan kesehatan yang mencapai Rp97,26 triliun. Realisasi anggaran tersebut dicairkan untuk biaya klaim perawatan serta pembelian sarana dan pra sarana serta alat kesehatan. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

9 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

10 hours ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

13 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

13 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

14 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

16 hours ago