Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,10-5,20% di 2019
Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memfasilitasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan perwakilan pemerintah Delegasi Suriname yang datang pada hari ini (4/6).
Deputi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Pungki Sumadi mengatakan, delegasi pemerintahan Suriname datang berkunjung ke Indonesia guna belajar sistem keuangan yang telah diterapkan di Indonesia.
“Yang ingin dipelajari mereka ialah tentang asuransi syariah kita, inseminasi sapi, investasi di bank syariah, membuat aturan perbankan syariah Konvensional dan satu lagi mengenai penjaminan simpanan untuk perumahan dan itu 5 hal penting mereka belajar dari kita,” kata Pungki di Kantor Bappenas Jakarta, Senin 4 Juni 2018.
Baca juga: George Soros Khawatirkan Krisis Keuangan Baru
Tak hanya itu, kunjungan delegasi tersebut juga untuk menjajaki kerjasama bilateral ekonomi antar kedua negara yang sudah berlangsung lama.
“Sebetulnya selama 43 tahun lebih banyak diwarnai kerjasama dari kebudayaan dan sudah waktunya membangun hubungan konteks bisnis. Selama tiga tahun juga kita membawa rombongan dari Suriname,” jelas Duta Besar RI untuk Suriname, Dominicus Supratikto.
Dominicus berharap, kerjasama yang terus terjalin akan semakin memperkuat kerjasama bilateral kedua negara. Terutama pada sistem perekonomian dan segmen pertanian.
“Mereka mewakili dari dunia pertanian organik dan perbankan datang untuk belajar. Tapi dilihat adalah sistemnya, misal Indonesia kuat ritel Banking dan sebagainya,” tukas Dominicus.(*)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More