Jakarta – Tenaga kesehatan menjadi salah satu lini pekerjaan yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Menurut Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah, tenaga kesehatan perlu diberikan vaksin terlebih dahulu karena bertugas di lingkungan yang memiliki tingkat penularan Covid-19 tinggi.
“Tenaga Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali karena mereka bertugas dalam lingkungan yang sangat rentan terpapar. Maka, tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lain,” ujar Harif dalam diskusi virtual yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia yang dikutip Selasa, 12 Januari 2021?
Senada, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M. Faqih, SH, MH. juga mengungkapkan hal yang sama bahwa tenaga kesehatan merupakan kelompok tenaga kerja yang rentan. Sehingga, memerlukan perhatian ekstra dengan prioritas vaksinasi. Vaksinasi pada tenaga kesehatan dapat menekan angka tenaga kesehatan yang gugur akibat Covid-19 dan menghindari kolapsnya fasilitas kesehatan nasional.
“Kita sebenarnya sangat berharap vaksinasi diprioritaskan pada kelompok rentan, seperti tenaga kesehatan. Kenapa rentan? Tenaga kesehatan yang tertular sudah banyak sekali dan yang gugur sudah lebih dari 500 orang, sehingga diprioritaskan menapat vaksin yang pertama kali supaya kekebalan tubuh tenaga kesehatan terbentuk,” ujar Daeng pada keterangan virtualnya.
Hingga vaksin dapat didistribusikan pada masyarakat umum, Satgas meminta masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak). Selain membantu tenaga kesehatan menangani Covid, penerapan 3M dapat dengan efektif menjaga setiap individu dari risiko penularan Covid-19. (*) Evan Yulian Philaret
Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi total denda Rp755 miliar kepada 97 penyelenggara… Read More
Poin Penting AFTECH berharap formasi baru Dewan Komisioner OJK dapat memperkuat kebijakan dan pengawasan industri… Read More
Poin Penting KPK mencatat 67,98% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN 2025 hingga 11 Maret 2026… Read More
Poin Penting Gubernur Babel mewajibkan ASN menggunakan sepeda atau kendaraan roda dua untuk menekan konsumsi… Read More
Poin Penting DPR meminta wacana belajar dari rumah untuk efisiensi energi dikaji hati-hati, karena berpotensi… Read More
Poin Penting PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan KPR subsidi Rp16,79 triliun kepada 122.838… Read More