Jakarta– Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah telah meluncurkan sistem Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada hari ini, Senin (12/6/2017), di kompleks Bank Indonesia Jakarta. Peluncuran PIHPS sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam instruksinya untuk memberikan informasi harga pangan yang akurat untuk menciptakan kestabilan tingkat inflasi nasional.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo juga menjelaskan 4 sistem kerja atau metode yang dijelaskan BI dari sistem PIHPS.
Metode pertama adalah mekanisme pencacahan data, yang akan dilakukan setiap hari Senin-Jumat pada pukul 09.00-10.00 WIB dari data pasar tradisional dan diverifikasi oleh BI datanya pada pukul 10.00-12.00 WIB.
“Harga yang disurvei adalah harga eceran hasil transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang eceran dan pembeli , hasilnya akan dipublikasikan melalui sistem PIHPS pada pukul 13.00 WIB. Masyarakat bisa langsung menerima informasi yang akurat,” jelas Agus.
Kedua, adalah jumlah pedagang yang disurvei di setiap pasar jumlahnya 2 pedagang untuk 10 komoditi utama penyebab inflasi nasional sehingga terdapat perbandingan 20 harga. Pemilihan pedagang bersifat tetap atau panel untuk menjamin kontinuitas pencacahan serta lokasinya yang tidak berdekatan sehingga tidak ada harga yang homogen atau sama.
“Pedagang ini diprioritaskan yang memiliki omset penjualan relatif besar dibandingkan pedagang lainnya, serta menjual langsung konsumen bukan ke pedagang lagi untuk dijual kembali,” imbuh Agus.
Page: 1 2
Poin Penting IPCM bagikan dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp4,40 per saham atau total… Read More
Poin Penting TKD hingga November 2025 terealisasi Rp795,6 triliun atau 91,5 persen dari pagu APBN,… Read More
Poin Penting RUPSLB GPSO menyetujui perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk pengunduran diri empat… Read More
Poin Penting RUPSLB Bank Mandiri pada 19 Desember 2025 resmi mengangkat Zulkifli Zaini sebagai Komisaris… Read More
Poin Penting RUPSLB Bank Mandiri (BMRI) 19 Desember 2025 memutuskan perombakan jajaran dewan komisaris, sementara… Read More
Poin Penting Pemerintah menyalurkan Rp268 miliar ke Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk 3 provinsi dan… Read More