Analisis

Berapa Gaji Komisaris Bank BUMN?

oleh: Mika Arkana

Jakarta – Berapa sebenarnya gaji atau remunerasi komisaris bank BUMN? Itulah yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat ketika nama nama baru masuk di jajaran komisaris Bank BUMN. Selama ini, di masyarakat selalu muncul, berapa sebenarnya remunerasi komisaris Bank BUMN sampai-sampai menjadi rebutan relawan dan koneksi Kemententrian BUMN, Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta relawan akadenisi Jokowi.

Biro Riset InfoBank yang setiap tahun mengeluarkan data data remunerasi direksi dan komisaris menyebutkan bahwa remunerasi komisaris bank BUMN dan juga bank-bank lainnya selalu mendaki.

Setelah POJK 45 Tahun 2015 yang mengatur remunerasi dan tata cara remunerasi direksi dan komisaris bank yang ide awalnya adalah untuk membatasi remunerasi bankir ternyata secara nominal tetap naik atau secara rupiah yang dibawa pulang bertambah tebal.

Gaji komisaris Bank BUMN mana yang paling besar? Menurut data Biro Riset InfoBank, jajaran komisaris BRI yang paling besar, disusul oleh Mandiri, BNI dan BTN yang paling kecil.

Gaji komisaris BRI yang dilaporkan dalam ketentuan Good Corporate Governance (GCG) setidaknya tertulis Rp106,4 miliar. Nah, kalau itu terbagi ke 9 komisaris BRI tentu masing- masing yang dibawa pulang setidaknya Rp11,7 miliar setahunnya.

Sedangkan komisaris Mandiri sedikit lebih kecil dari BRI. Total remunerasi komisaris Mandiri yang dilaporkan dalam data yang sama Rp89,3 miliar. Atau, kalau dibagi oleh 8 komisaris Mandiri setidaknya yang bisa dibawa pulang masih di atas Rp10 miliar atau tepatnya Rp11,1 miliar.

Menurut data Biro Riset InfoBank, diurutan ketiga adalah BNI yang baru saja mengganti komisaris utamanya. Ada 9 komisaris yang duduk di Bank BNI. Jumlah remunerasi yang dilaporkan dalam rangka GCG sebesar Rp66 miliar. Jadi secara rata rata setidaknya setahun masing masing komisaris Rp7,3 miliar.

Nah, yang paling kecil diantara bank BUMN adalah Bank BTN. Bahkan, total gaji direksi BTN masih kalah dibandingkan dengan remunerasi komisaris BRI atau komisaris Mandiri Total renunerasi direksi BTN yang tertulis Rp59,3 miliar yang yang terbagi kepada 8 direksi BTN. Atau, setidaknya setiap direksi Rp7,4 miliar setahunnya. Angka remunerasi direksi BTN beda tipis dengan komisaris BNI yang Rp7,3 miliar.

Sementara remunerasi komisaris BTN tertulis Rp22 miliar. Jika junlah komisaris BTN ada 8 orang maka masing masing komisaris hanya mendapatkan Rp2,7 miliar selama setahun.

Menurut kajian Biro Riset InfoBank, angka-angka masing masing komisaris berdasarkan angka rata-rata. Dan, bisa dipastikan itu adalah angka minimal karena masing masing komisaris masih mendapatkan kendaraan dinas dan antar jemput jika ke daerah.

Apakah besaran remunerasi itu yang selalu jadi rebutan para relawan atau siapa saja yang ingin menjadi komisari bank walau kadang membaca neraca bank saja ngak pernah? Tapi, yang pasti remunerasi komisaris bank jauh lebih tinggi dari gaji Dubes atau Deputy Kementrian mana pun.

Dan, wajar saja pengurus bank digaji mahal karena penuh risiko dan penyumbang laba bagi negara. Yang tidak wajar jika hanya sekedar numpang hidup dan tak punya kontribusi karena baru belajar bank ya saat jadi komisaris itu.(*)

Penulis pengamat ekonomi politik

Apriyani

Recent Posts

Daftar 5 Saham Pendorong IHSG Selama Sepekan

Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More

2 hours ago

OJK Tuntaskan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Kredit Fiktif di Bank Kaltimtara

Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More

2 hours ago

Rapor Bursa Sepekan: IHSG Naik 1,46 Persen, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp15.844 Triliun

Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More

3 hours ago

NII Melonjak 44,49 Persen, Analis Kompak Proyeksikan Kinerja BTN Bakal Moncer

Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More

15 hours ago

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

16 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

17 hours ago