Moneter dan Fiskal

Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp546,8 Triliun di April 2025, Baru 20,2 Persen dari Target

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga April 2025 mencapai Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025

“Belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 April 2025 telah dibelanjakan Rp546,8 triliun. Ini adalah 20,2 persen dari target APBN,” kata Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat, 23 April 2025.

Suahasil menyebutkan bahwa realisasi belanja tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2024 pada periode yang sama, yakni sebesar 23,8 persen dari target APBN. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pelaksanaan Pemilu di Februari 2024.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Penyebab APBN April 2025 Berbalik Surplus

Lebih lanjut, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target APBN 2025. Dipengaruhi oleh belanja pegawai dan belanja barang, penyaluran bansos seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

“Beberapa belanja bantuan sosial (bansos) sedang dilakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), sehingga nanti kita lihat akan ada beberapa yang agak lambat di April tapi ini gunanya adalah untuk memperbaiki ketepatan sasaran dari belanja perlindungan sosial,” jelasnya.

Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp293,1 triliun atau 19 persen dari pagu APBN 2025, utamanya terdiri atas pembayaran manfaat pensiun dan subsidi. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Asbisindo Institute–VOCASIA Hadirkan E-Learning untuk Perkuat Kompetensi Bankir Syariah

Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More

3 hours ago

Penyelundupan BBM Subsidi Marak, DPR Desak Pengawasan Diperketat

Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More

8 hours ago

Grab Luncurkan 13 Fitur Baru Berbasis AI, Apa Saja?

Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More

9 hours ago

Indonesia SIPF Siapkan Consultation Paper, Ini Tujuannya

Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More

9 hours ago

BI Sinyalkan Ruang Penurunan BI Rate Kian Sempit, Dampak Konflik Timur Tengah

Poin Penting Ruang penurunan suku bunga makin sempit, BI fokus pada stabilitas di tengah ketidakpastian… Read More

9 hours ago

Lo Kheng Hong Borong Saham Intiland dan Gajah Tunggal, Ini Profilnya

Poin Penting Lo Kheng Hong terus mengakumulasi saham DILD dan GJTL sepanjang awal 2026 saat… Read More

9 hours ago