Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp2.663,4 Triliun hingga Oktober 2025

Poin Penting

• Belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2025 mencapai Rp1.879,6 triliun (70,6 persen APBN), meningkat Rp45,1 triliun dibanding periode sama 2024.
• Belanja pemerintah menjadi pendorong ekonomi, tercermin dari pertumbuhan belanja pemerintah yang naik 5,49 persen yoy pada kuartal III 2025 menurut BPS.
• Realisasi terdiri dari belanja K/L Rp961,2 triliun (75,4 persen) dan non-K/L Rp918,4 triliun (66,2 persen), sementara total belanja negara mencapai Rp2.593 triliun atau 73,5 persen dari outlook 2025.

Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2025 sudah mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang senilai Rp2.663,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan belanja pemerintah pusat per Oktober 2025 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama sebesar Rp1.834,5 triliun.

“Berarti tahun ini belanja pemerintah pusat itu Rp45,1 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat tahun lalu,” ujar Suahasil dalam APBN KiTa, Kamis, 20 November 2025.

Baca juga: Purbaya Lapor APBN Oktober 2025 Defisit Rp479,7 Triliun

Suahasil menilai belanja pemerintah pusat ini memiliki dorongan terhadap pergerakan dan pertumbuhan ekonomi. Dia menyatakan hal tersebut seiring dengan data pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal III 2025, di mana belanja pemerintah tumbuh sebesar 5,49 persen year on year (yoy).

“Efek dari pengeluaran pemerintah itu sudah 5 persen lebih. Ini dia yang kita lakukan mendorong supaya belanja pemerintah pusat ini benar- benar bisa memiliki dampak kepada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Suahasil merinci, realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp961,2 triliun atau 75,4 persen dari outlook APBN 2025. Anggaran ini dimanfaatkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program Bansos, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Baca juga: Pemda-BUMN Bisa Pinjam Dana APBN, Purbaya Beri Bunga 0,5 Persen

Sementara itu, belanja non-K/L sudah terealisasi mencapai Rp918,4 triliun atau 66,2 persen dari outlook APBN 2025 yang digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu.

Adapun secara keseluruhan, belanja negara hingga Oktober 2025 mencapai Rp2.593 triliun atau 73,5 persen dari outlook 2025.

Belanja tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.879,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp713,4 triliun. (*)

Editor: Galih Pratama