Belanja Pemerintah Dongkrak Pertumbuhan DPK di Kuartal IV

Jakarta – Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan akan kembali meningkat pada kuartal IV tahun ini. Perbaikan DPK ini akan ditopang oleh realisasi belanja barang pemerintah yang mulai meningkat di akhir 2017.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo mengatakan, meski pertumbuhan DPK pada Agustus 2017 tercatat 9,6 persen (yoy), atau menurun dibandingkan bulan sebelumnya 9,7 persen (yoy), namun BI optimis pertumbuhan DPK bakal kembali membaik di akhir tahun.

“Ini hanya melambat sedikitkan dari 9,7 persen menjadi 9,6 persen di Agustus 2017. Kita melihat adanya kinerja yang lebih rendah, belanja pemerintah belum optimal,” ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.

Namun demikian, kata dia, realisasi belanja pemerintah yang diprediksi bakal meningkat di kuartal IV 2017 ini, akan mendorong peningkatan likuiditas perbankan. Dirinya memandang bahwa penurunan DPK di Agustus 2017 ini hanya bersifat sementara dan akan kembali pada tren pertumbuhan positif.

“Saya gak melihat penurunan ini secara substansial, karena perbankan akan menerima likuiditas yang sangat ample di akhir 2017. Saya yakin DPk akan meningkat sampai akhir tahun, likuiditas akan sangat tinggi,” ucapnya.

Di sisi lain, lanjut dia, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga didukung oleh ketahanan industri perbankan dan pasar keuangan yang kuat. Hal ini tercermin pada rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan yang cukup tinggi pada level 23,1 persen dan rasio likuiditas (AL/DPK) pada level 23,4 persen di bulan Agustus 2017.

Sementara untuk pertumbuhan kredit Agustus 2017 tercatat masih rendah yaitu 8,3 persen (yoy), meskipun membaik dari bulan sebelumnya 8,2 persen (yoy). Di bulan yang sama, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) juga masih berada pada level 3,0 persen (gross) atau 1,4 persen (net).

“Ke depan, intermediasi perbankan diperkirakan membaik sejalan dengan berlanjutnya dampak penurunan suku bunga acuan dan pelonggaran kebijakan makroprudensial yang dilakukan sebelumnya oleh BI, serta kemajuan dalam konsolidasi perbankan dan korporasi,” tutupnya. (*)