Moneter dan Fiskal

Belanja Pemerintah Dinilai Belum Optimal Dongkrak Ekonomi di Kuartal I 2024

Jakarta – Peneliti Institute for Development fo Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai belanja pemerintah masih belum optimal dalam memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2024.

Adapun di kuartal I 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,11 persen. Pertumbuhan ini masih didorong oleh konsumsi rumah tangga sebesar 54,93 persen. Sedangkan, konsumsi pemerintah memiliki kontribusi sebesar 6,25 persen dan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 1,43 persen.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah dan LNPRT meningkat signifikan, yakni masing-masing tumbuh 19,90 persen dan 24,29 persen. Sedangkan konsumsi rumah tangga naik 4,91 persen.

Baca juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen di Kuartal I 2024, Sri Mulyani: Mampu Turunkan Pengangguran

“Konsumsi yang naik cukup signifikan adalah belanja pemerintah dan LNPRT. Ini tentunya berkaitan dengan Pemilu dan Bansos di triwulan I. Ini menyumbang komponen konsumsi LNPRT dan pemerintah yang dorong ekonomi kita sampai 5,11 persen,” kata Heri dalan diskusi virtual Indef, Selasa, 7 Mei 2024.

Heri menambahkan, kontribusi belanja pemerintah masih tergolong rendah. Pahadal belanja daerah sejatinya menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.

“Konsumsi rumah tangga itu jadi kontributor utama sampai 54 persen. Kalau pemerintah dan LNPRT hanya 8 persenan. Meskipun kecil tapi diharapkan konsumsi ini jadi stimulus penggerak konsumsi. Belanja pemerintah ini bukan hanya mengeluarkan uang dari APBN. Tapi harusnya menggerakan komponen lainnya,” jelasnya.

Baca juga: BPS Beberkan Pendorong Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen

Misalnya saja, tambah Heri, anggaran pemerintah yang digelontorkan diharapkan menjadi konsumsi masyarakat, investasi dan ekspor. Namun, hal ini belum berhasil untuk mendorong ketiga hal tersebut.

“Jadi upaya pemerintah untuk melakukan stimulus belum berhasil, kenapa? karena pengeluaran konsumsi rumah tangganya masih di bawah pertumbuhan nasional. artinya stimulus yang digelontorkan apapun itu baik di sisi produksi atau konsumsi itu belum terkena sasarannya. Belum bisa menggerakan perekonomian secara optimal,” ungkap Heri. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Libur Nataru Aman di Jalan, Simak Tips Berkendara Jauh dengan Kendaraan Pribadi

Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More

6 hours ago

Muamalat DIN Dukung Momen Liburan Akhir Tahun 2025

Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More

7 hours ago

Kawasan Komersial Ini Disebut Bakal Dongkrak Peluang Bisnis dan Investasi di Tangerang

Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More

10 hours ago

Tok! UMP DKI Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen, Besarannya Jadi Segini

Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More

10 hours ago

Antisipasi Lonjakan EV Periode Nataru, Dirut PLN Tinjau Langsung Kesiagaan SPKLU

Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More

10 hours ago

Tindak Lanjuti Pernyataan Prabowo, Komisi VII Desak Aturan Penghapusan KUR

Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More

11 hours ago