Ilustrasi: Pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Foto: isitmewa)
Jakarta – Peneliti Institute for Development fo Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai belanja pemerintah masih belum optimal dalam memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2024.
Adapun di kuartal I 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,11 persen. Pertumbuhan ini masih didorong oleh konsumsi rumah tangga sebesar 54,93 persen. Sedangkan, konsumsi pemerintah memiliki kontribusi sebesar 6,25 persen dan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 1,43 persen.
Pertumbuhan konsumsi pemerintah dan LNPRT meningkat signifikan, yakni masing-masing tumbuh 19,90 persen dan 24,29 persen. Sedangkan konsumsi rumah tangga naik 4,91 persen.
Baca juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen di Kuartal I 2024, Sri Mulyani: Mampu Turunkan Pengangguran
“Konsumsi yang naik cukup signifikan adalah belanja pemerintah dan LNPRT. Ini tentunya berkaitan dengan Pemilu dan Bansos di triwulan I. Ini menyumbang komponen konsumsi LNPRT dan pemerintah yang dorong ekonomi kita sampai 5,11 persen,” kata Heri dalan diskusi virtual Indef, Selasa, 7 Mei 2024.
Heri menambahkan, kontribusi belanja pemerintah masih tergolong rendah. Pahadal belanja daerah sejatinya menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.
“Konsumsi rumah tangga itu jadi kontributor utama sampai 54 persen. Kalau pemerintah dan LNPRT hanya 8 persenan. Meskipun kecil tapi diharapkan konsumsi ini jadi stimulus penggerak konsumsi. Belanja pemerintah ini bukan hanya mengeluarkan uang dari APBN. Tapi harusnya menggerakan komponen lainnya,” jelasnya.
Baca juga: BPS Beberkan Pendorong Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen
Misalnya saja, tambah Heri, anggaran pemerintah yang digelontorkan diharapkan menjadi konsumsi masyarakat, investasi dan ekspor. Namun, hal ini belum berhasil untuk mendorong ketiga hal tersebut.
“Jadi upaya pemerintah untuk melakukan stimulus belum berhasil, kenapa? karena pengeluaran konsumsi rumah tangganya masih di bawah pertumbuhan nasional. artinya stimulus yang digelontorkan apapun itu baik di sisi produksi atau konsumsi itu belum terkena sasarannya. Belum bisa menggerakan perekonomian secara optimal,” ungkap Heri. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More
Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More
Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More
By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More
Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More