Jakarta–Di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan belanja pemerintah pusat , yang meningkat sebesar Rp1.443,3 triliun akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program strategis pembangunan.
Hal itu disampaikan kala Konferensi Pers Penjelasan Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
“Belanja pemerintah pusat akan lebih berkualitas dengan melanjutkan efisiensi serta fokus kepada infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial,” ungkap Sri Mulyani dalam jumpa pers Nota Keuangan APBN Tahun 2018 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017.
Sri Mulyani menjelaskan belanja pemerintah pusat tersebut terdiri atas belanja kementerian lembaga sebesar Rp814,1 triliun dan belanja non-kementerian lembaga Rp629,2 triliun. Belanja non-kementerian lembaga itu terdiri dari pembayaran bunga utang Rp247,6 triliun, subsidi energi Rp103,4 triliun dan subsidi nonenergi Rp69 triliun. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More
Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More
Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More
Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More
Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More
Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More