Ilustrasi: Petugas KPPS tengah bertugas di TPS/istimewa
Jakarta – Berbagai langkah antisipatif harus dilakukan sedari awal dengan mempersiapkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi segenap petugas KPPS Pemilu 2024.
Hal ini berkaca pada tingginya kasus sakit dan gugurnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 lalu.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, pemerintah diminta untuk memberikan proteksi BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh panitia pelaksana penyelenggara Pemilu sampai ke level TPS.
Baca juga: Dilantik Hari Ini, Segini Rincian Honor KPPS Pemilu 2024, Naik Signifikan dari 2019
“Kami di Komisi IX DPR RI untuk mengusulkan agar semua panitia pelaksana penyelenggara Pemilu sampai ke level TPS ini harus ada proteksi,” katanya, dinukil laman dpr.go.id, 27 Januari 2024.
Ia mengatakan, berkaca pada kasus 2019 lalu, begitu banyak anggota KPPS yang gugur lantaran tidak tertolong karena kelelahan menghitung suara dan sebagainya.
Politisi Fraksi PKS ini menegaskan, meski Pemilu 2024 telah dibantu dengan sistem digital (Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Suara), namun pihaknya mewanti-wanti Pemerintah khususnya penyelenggara Pemilu mengantisipasi terjadinya KPPS yang mengalami sakit berkepanjangan ataupun sakit oleh karena kelelahan menghitung suara dan sebagainya.
Baca juga: Kapan Pencairan Gaji KPPS Pemilu 2024? Simak Tanggalnya
“Kami tentu tidak berharap dan tidak berdoa ada korban jiwa gitu ya, tetapi harus diantisipasi. Dan satu-satunya perlindungan yang paling pas adalah memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada semua petugas sampai di level TPS,” jelasnya.
Selain itu, dilakukan juga skrining kesehatan yang menjadi starting awal untuk bisa memberikan perlindungan kesehatan terhadap semua panitia sampai ke level KPPS ataupun di level TPS.
Sebagaimana diketahui, pada saat Pemilu 2019 lalu, tercatat 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas yang sakit saat bertugas. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa informasi yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa… Read More
Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More
Poin Penting Penjualan emas BSI tembus 2,18 ton hingga Desember 2025, dengan jumlah nasabah bullion… Read More
Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More
Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More