Oleh Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi Infobank Media Group
DI TENGAH riuh rendah panggung politik dan ekonomi, sejarah seringkali menyodorkan cermin yang memantulkan wajah kita hari ini. Krisis tahun 2005 adalah salah satu cermin itu. Ketika itu, harga minyak dunia membumbung tinggi, menyeret serta harga BBM domestik, dan melahirkan inflasi yang hampir menyentuh dua digit di atas sepuluh. Rupiah terkapar di level psikologis yang menggetarkan.
Di saat itulah Bank Indonesia (BI), di bawah kendali Burhanuddin Abdullah, mengambil langkah yang boleh dibilang tidak populis, tapi presisi. Infobank mencatatnya, bukan sekadar sebagai kenangan, melainkan sebagai kompas bagi pemerintahan Prabowo yang kini bergelut dengan badai serupa di tahun 2026. Dan, minggu lalu, Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur BI dipanggil ke Istana, bertemu Presiden Prabowo.”Ada event yang dulu juga pernah kejadian. Barangkali bisa dijadikan pelajaran,” kata Burhanuddin Abdullah kepada wartawan (22/5/2026)
Apa yang dilakukan Burhanuddin Abdullah pada paruh kedua 2005 bukanlah sekadar respons teknokratis. Langkah itu — adalah pernyataan tegas bahwa bank sentral tidak akan berkompromi dengan stabilitas.
Nah, ketika ekspektasi inflasi sudah telanjur liar dan rupiah terombang-ambing, BI meluncurkan paket yang oleh banyak kalangan dijuluki “jurus maut Burhanuddin” dan ada yang menyebut “obat pahit” karena salah satu “menerbangkan” suku bunga dengan tegas. Dan, meminjam pandangan Paul Adolph Volcher Jr, legenda The Fed, “perang suci” melawan inflasi (1981).
Langkah ini bukan untuk mencari tepuk tangan, melainkan untuk meredam kepanikan, menurut catatan Infobank, ada beberapa langkah yang dilakukan Burhanuddin Abdulah;
Satu, menaikkan BI rate secara agresif. Jika biasanya suku bunga acuan dinaikkan sedikit demi sedikit, kali ini BI bertindak bak algojo: BI Rate dinaikkan berturut-turut dari 8,75 persen ke 9,5 persen, lalu ke 12,5 persen dalam hitungan bulan. Ini adalah sinyal paling gamblang kepada pasar: “Kami serius menambatkan inflasi, apa pun risikonya terhadap pertumbuhan jangka pendek.”
Baca juga: Jangan Selalu Salahkan Global, Ini Penyebab Rupiah Terus Melemah
Dua, menguras likuiditas tanpa ampun. Suku bunga FASBI dinaikkan 100 basis poin, sementara operasi pasar terbuka (fine tune contraction) digelar besar-besaran untuk menyerap kelebihan likuiditas. Uang yang terlalu mudah beredar adalah bensin bagi inflasi, dan BI memilih untuk menyiram bensin itu habis.
Tiga, intervensi ganda di pasar valas. BI tidak hanya berjaga di pasar spot, tetapi juga masuk ke pasar forward dan obligasi. Tujuannya bukan sekadar membela level tertentu rupiah, melainkan meredam volatilitas yang bisa memicu panic selling. Ini adalah intervensi yang elegan: tidak asal bakar cadangan devisa, tetapi terukur untuk memberi napas.
Namun, ada satu fondasi penting yang sering luput dari perhatian: tepat di tengah krisis, pada Juli 2005, BI meresmikan Inflation Targeting Framework (ITF). Keputusan ini ibarat memasang kemudi otomatis di tengah topan. Dengan ITF, BI mengikat dirinya sendiri pada sasaran inflasi yang jelas dan transparan.
Sistem nilai tukar mengambang penuh dipertahankan, tetapi volatilitas tetap diawasi. Inilah yang membuat pasar perlahan yakin bahwa BI bukan sekadar pemadam kebakaran reaktif, melainkan institusi dengan peta jalan yang bisa dipegang.
Hasilnya? Inflasi yang sempat menembus 17 persen berhasil ditarik kembali ke level normal pada tahun berikutnya. Rupiah, yang sempat menyentuh Rp11.900 per dolar AS, stabil. Indeks saham Jakarta mencatat penguatan terbesar dalam 15 bulan, dan catatan Infobank, bahkan The New York Times pun mengangkatnya sebagai kisah sukses. Semua ini diraih bukan dengan keajaiban, melainkan dengan kredibilitas yang ditebus melalui ketegasan.
Dari Cermin 2005 ke Panggung Prabowo 2026
Krisis 2026 datang dengan wajah yang berbeda, tetapi dengan jiwa yang sama. Perang dagang global, eskalasi geopolitik, dan arus modal yang keluar deras telah mendorong rupiah ke level terendahnya di Rp17.600-an, sementara IHSG longsor dari puncak 9.000 ke lembah 6.000-an. Pemerintahan Prabowo menghadapi guncangan yang secara struktural mirip: tekanan fiskal dari subsidi energi dan program strategis, serta persepsi pasar yang mudah goyah.
Jika kita hendak memungut pelajaran dari Burhanuddin, menurut Infobank Institute, ada tiga butir yang bisa langsung diterjemahkan menjadi masukan untuk era sekarang.
Pertama, ketegasan lebih berharga daripada popularitas sementara. Dalam krisis, keragu-raguan adalah kemewahan yang bisa berujung bencana. Ketika BI kembali menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen untuk meredam capital outflow, langkah itu sejalan dengan DNA 2005: bergerak cepat dan di depan (front-loaded). Pemerintah harus menjaga independensi BI sebagai public good, bukan sebagai batu sandungan politik. Kebijakan moneter yang ketat memang pahit, tetapi ia adalah obat yang diperlukan untuk menghentikan pendarahan kepercayaan.
Dua, sinergi fiskal-moneter yang tak boleh retak. Burhanuddin paham betul bahwa gejolak rupiah bukan semata soal suku bunga. Ia juga cerminan dari kekhawatiran pasar terhadap defisit dan utang. Di era Prabowo, sinergi antara Kementerian Keuangan dan BI harus berjalan seperti dua sisi pedang yang saling menguatkan. Program hilirisasi dan proyek strategis yang menuntut pembiayaan besar harus dikomunikasikan dengan transparan, sehingga pasar tidak membaca ekspansi fiskal sebagai tanda bahaya twin deficits.
Tiga, komunikasi yang jernih adalah separuh kemenangan. Salah satu warisan terpenting dari era Burhanuddin adalah kejelasan kerangka kerja. ITF memberikan panduan ekspektasi yang mudah dibaca oleh publik dan investor. Di tahun 2026, setiap langkah—baik dari BI maupun pemerintah—harus diartikulasikan dengan bahasa yang lugas, bukan dengan jargon teknokratis yang hanya dipahami di ruang seminar. Pasar tidak suka kejutan, dan kepercayaan hanya bisa dibangun di atas fondasi konsistensi antara narasi dan kenyataan. Ya, antara omon-omon dengan eksekusi kebijakan harus berjalan bergandengan.
Di tengah riuh rendah panggung politik dan ekonomi, sejarah seringkali menyodorkan cermin yang memantulkan wajah kita hari ini. Krisis tahun 2005 adalah salah satu cermin itu. Ketika itu, harga minyak dunia membumbung tinggi, menyeret serta harga BBM domestic (naik 126 persen), dan melahirkan inflasi yang menyentuh dua digit di atas sepuluh (17,11 persen). Rupiah terkapar di level psikologis yang menggetarkan sendi-sendi rumah tangga.
Di saat itulah Bank Indonesia, di bawah kendali Burhanuddin Abdullah, mengambil langkah yang boleh dibilang tidak populis, tapi presisi dengan kepercayaan tinggi. Langkah kebijakan itu, bukan sekadar sebagai kenangan, melainkan sebagai kompas bagi pemerintahan Prabowo yang kini bergelut dengan badai serupa di tahun 2026.
Baca juga: Rupiah Belum Bergerak Banyak usai BI Naikkan Suku Bunga 50 Bps
Sejarah, seperti kata orang bijak, bukanlah sekadar lampu belakang untuk melihat masa lalu, melainkan lampu depan untuk menerangi masa depan. Krisis 2005 mengajarkan bahwa di tengah badai, kapal negara tidak boleh kehilangan kemudi yang bernama kredibilitas untuk mengembalikan kepercayaan. Burhanuddin Abdullah membuktikan bahwa bank sentral yang independen, responsif, dan berpegang pada kerangka yang jelas mampu mengubah arah badai menjadi sekadar gelombang yang bisa dilalui.
Untuk pemerintahan Prabowo, pilihannya ada dua. Satu, menjadi murid yang merenung dan mengeksekusi pelajaran itu. Atau, dua — menjadi aktor yang mengulang adegan yang sama dengan dalih bahwa krisis kali ini berbeda. Maka, ketika kapal mulai oleng, ingatlah pesan yang tak lekang oleh waktu.
Apa itu? Ketegasan dan transparansi untuk membangun kredibilitas dan mengembalikan kepercayaan –seperti dilakukan oleh Burhanuddin — adalah sauh yang tidak akan pernah mengecewakan. (*)
