Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan pencatatan efek baru pada tahun 2023 menjadi 70 efek baru yang terdiri dari pencatatan efek saham, obligasi korporasi baru, dan pencatatan efek lainnya meliputi Exchange Traded Fund (ETF), Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Efek Beragun Aset (EBA).
Direktur Penilaian Perusahaan, I Gede Nyoman Yetna Setia, mengatakan bahwa BEI tetap optimis target pencatatan efek baru tersebut dapat tercapai, karena Indonesia masih mampu mengendalikan inflasi, serta pertumbuhan ekonomi yang masih akan tetap terjaga di tahun 2023.
“Target kita di tahun 2022 ini 68 perusahaan tercatat itu total ya, di dalam 68 itu terdiri dari berbagai instrument ada saham, ETF, DIRE, EBA. Saham sendiri itu 55 memang saham menempati porsi yang paling tinggi,” ujar I Gede Nyoman Yetna Setia di Jakarta, 26 Oktober 2022.
Ia juga menambahkan, pencapaian perusahaan tercatat per Oktober 2022 atau hingga hari ini hampir mencapai 75% dengan 44 perusahaan tercatat untuk saham, ETF 1 perusahaan, serta efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) sebanyak 8 dari 5 perusahaan pada target tahun ini.
Terkait dengan pencapaian sisa periode ini sebanyak 15 perusahaan telah siap tercatat, terdiri dari 11 perusahaan yang telah mendapatkan status preefektif dimana probability untuk tercatat relative akan tinggi, serta yang telah mendapatkan izin sebanyak 4 perusahaan.
“Jadi kalau tadi 44 tambah 15, pencapaian 55 mudah-mudahan akan jauh kita akan capai dari realitas yang ada, tentu setelah tercatat nanti dari alokasi 45, lets see 15 tentu yang lain akan berusaha untuk mengejar sampai pada akhir periode ini agar tercatat, nanti akan dapat dilakukan proses untuk tahun berikutnya,” imbuhnya. (*) Khoirifa
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More