News Update

BEI Serahkan Masalah Legalitas Bitcoin ke Regulator

Jakarta – PT ‎Bursa Efek Indonesia (BEI) menyerahkan sepenuhnya kepada regulator apakah investasi bitcoin bisa masuk pasar modal atau tidak. Sebab, selama ini perdagangan di bursa hanya instrumen efek saja, tidak ada kategori yang lain.

Sebagaima diketahui, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar moodal menyediakan berbagai alternatif bagi investor, selain investasi menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya.

Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya.

“Nanti tergantung kepada OJK. Kedepannya kan kita juga tidak tahu,” ‎ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Samsul Hidayat, ‎ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta.

Adapun mekanisme bisa diperdagangan di bursa atau tempat lainnya, Samsul menekankan, semua itu regulator yang bisa memutuskan. Sebab, regulator yang mengatur semua industri keuangan yang ada di Indonesia.

“Bagaimana mekanisme barang ini, apakah mungkin diperdagangakn di bursa atau tempat lainnya, lebih banyak kepada keputusan strategis regulator yang menentukan,” pungkas Samsul.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Hoesen‎ menyatakan, investasi bitcoi masih belum mendapat legal yang nyata di mata hukum.‎ “Investasi (bitcoin) belum ada izin. Investasi ini belum kita atur, karena belum dilakukan secara terbuka,” ‎jelas Hoesen‎ beberapa hari yang lalu.

Oleh sebab itu jelas Hoesen, pihaknya berencana mengatur transaksi investasi bitcoin. Tujuannya, demi mencegah kasus penipuan investasi bodong.

Meski bakal mengatur, tapi Hoesen tidak menyebutkan secara gamblang, apakah investasi bitcoin akan dilarang atau diberi izin resmi di Indonesia.

“‎Oh iya, kita akan mengatur mengenai itu (investasi bitcoin). Kita kan sebetulnya sudah ada regulasi mengenai investasi, terutama investasi bodong. Itupun ada Satuan Tugasnya,” tutur Horsen.

Iapun mengingatkan masyarakat dan pemilik modal, agar mengecek terlebih dahulu aspek hukum dan lainnya sebelum masuk ke investasi bitcoin. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

13 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

14 hours ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

16 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

17 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

17 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

20 hours ago