Jakarta – Emiten konstruksi BUMN PT Waskita Karya Persero Tbk (WSKT) diketahui melakukan penundaan pembayaran bunga obligasi yang mengakibatkan saham dari WSKT mengalami suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).
Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan, bahwa BEI nantinya dapat mempertimbangkan pembukaan suspensi tersebut setelah perusahaan menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).
“Bursa dapat mempertimbangkan pembukaan suspensi Perseroan setelah Perseroan menyampaikan hasil RUPO dan laporan atau keterbukaan infomasi mengenai adanya perubahan (amandemen) atas perjanjian perwaliamanatan kepada publik terkait rencana restrukturitasi obligasi sebagaiman diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-E,” ucap I Gede Nyoman Yetna kepada media, 21 Februari 2023.
Berdasarkan keterbukaan informasi, WSKT sudah melakukan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 pada 16-17 Februari 2023 dan telah mendapat persetujuan dari para pemegang obligasi.
Persetujuan tersebut diantaranya adalah perubahan jadwal periode pembayaran Bunga dan tanggal pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B, yang awalnya 23 Februari 2023 menjadi 16 Juni 2023.
Kemudian, Melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B pada 17 Februari 2023, terdapat persetujuan untuk pembayaran ke-15 dan 16 dari yang awalnya 16 Februari dan 16 Mei 2023, menjadi 16 Agustus 2023.
“Selanjutnya, pemegang obligasi menyetujui dan menyatakan bahwa kondisi tidak dibayarkannya bunga ke-15 pada tanggal 16 Februari 2023 oleh Perseroan telah diperbaiki/dihilangkan karena telah disetujuinya perubahan jadwal pembayaran bunga obligasi,” ujar Presiden Direktur WSKT, Destiawan Soewardjono.
Lebih lanjut, WSKT menyampaikan bahwa penghentian sementara perdagangan efek tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan dan going concern dari perseroan. Karena risiko tersebut telah teridentifikasi oleh perseroan pada saat perseroan memutuskan untuk mengajukan standstill.
Adapun, keputusan atas standstill ini dinilai perlu untuk dilakukan perseroan dalam rangka memastikan kecukupan dana atau preservasi kas yang dapat digunakan sebagai modal kerja operasional Perseroan sehingga aktivitas core business Perseroan dapat berjalan dengan baik. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More
Jakarta - Harga emas Antam atau bersertifikat PT Aneka Tambang hari ini, Senin, 23 Desember… Read More
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait dengan transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)… Read More