Poin Penting
Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga kini masih menunggu terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur produk Exchange-Traded Fund (ETF) emas.
Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, pihaknya intens berkomunikasi dengan OJK terkait penerbitan aturan tersebut yang ditargetkan rampung pada akhir tahun.
“Kami menunggu POJK-nya, mudah-mudahan bisa akhir tahun ini. Kalau tidak awal tahun 2026,” ujarnya, ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Senin, 24 November 2025.
Jeffry menjelaskan, saat ini terdapat 12 manajer investasi (MI) yang menyatakan minat untuk menerbitkan produk ETF emas. Namun, ia belum merinci sekuritas anggota bursa yang akan menerbitkan instrumen derivatif tersebut.
Baca juga: BEI Ungkap Jadwal Rilis dan Keunggulan ETF Emas
Dalam POJK ETF emas, nantinya akan diatur ketentuan teknis seperti struktur produk, penyimpanan emas fisik, transparansi transaksi, dan manajemen risiko agar ETF emas dapat diterbitkan dan diperdagangkan di BEI.
Sebelumnya, Jeffry mengatakan, POJK tersebut akan mengatur acuan underlying dari produk ETF emas itu sendiri. Selama ini, ETF yang ada menggunakan underlying berupa efek perusahaan tercatat di BEI.
Baca juga: Pemerintah Matangkan RPP Demutualisasi BEI, Targetkan Tata Kelola Lebih Kuat
“Kalau ETF emas ini adalah reksa dana yang diperdagangkan di bursa hanya saja underlying-nya adalah emas. Nah tentu untuk ini kami membutuhkan perangkat peraturan. Misalnya dalam peraturan tentang ETF saat ini, yaitu POJK-nya belum mengatur tentang emas sebagai underlying,” imbuhnya.
Ia berharap, produk ETF emas nantinya dapat mendukung Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang di dalamnya terdapat mandat terkait dengan kegiatan usaha bullion di Indonesia.
Selain itu, ETF emas ini diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha bullion yang telah dijalankan oleh Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI, serta memberikan keuntungan optimal bagi investor. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting CELIOS kirim surat keberatan ke Presiden Prabowo Subianto soal perjanjian dengan Donald Trump,… Read More
Poin Penting BSI menargetkan 500 ribu hingga lebih dari 1 juta nasabah awal untuk BSI… Read More
Poin Penting OJK tuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di BPR Panca Dana dan melimpahkan… Read More
Poin Penting PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan BSI Tabungan Umrah untuk memperkuat ekosistem… Read More
Poin Penting Pjs Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut banyak pejabat internal ikut seleksi… Read More
Poin Penting ShopeePay menjadi Top of Mind 41 persen versi Ipsos, paling banyak digunakan (91… Read More