Investasi
Jakarta – Minimnya pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan menjadi penyebab maraknya investasi bodong yang marak terjadi belakang ini.
Perencana Keuangan dari Advisor Alliance Group Andy Nugroho meminta kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berinvestasi agar tidak menyesal di kemudian hari.
Setidaknya, kata dia, agar tidak terjebak investasi bodong masyarakat harus memperhatikan dua hal berikut. Pertama, perihal legalitas usaha yang dijalankan. Misalnya dengan melakukan pengecekan legalitas dan izin usaha yang dikeluarkan oleh regulator usaha tersebut.
“Misalnya, bila berupa usaha finansial, maka mereka akan terdaftar di OJK. Apabila perdagangan derivative maka akan terdaftar di Bappepti. Dan bila berupa koperasi akan terdaftar di kementrian koperasi dan lain-lain,” jelasnya kepada Infobanknews, Senin, 5 Juni 2023.
Baca juga: Pangkas Investasi Bodong, Masyarakat Perlu Kurangi Sifat ‘Serakah’
Kedua, kata Andy, masyarakat harus berpikir rasional dan juga memperhitungkan logika umum yang berlaku. Artinya, masih masuk akal antara keuntungan yang ditawarkan dengan modal yang dikeluarkan.
“Termasuk juga dengan potensi risiko yang mungkin terjadi. Prinsip investasi high risk high return contohnya,” jelasnya.
Terpenting, apabila masyarakat ditawarkan potensi keuntungan yang sangat besar sementara risikonya rendah maka kemungkinan itu merupakan investasi bodong.
“Karena sudah menyalahi prinsip investasi pada umumnya,“pungkasnya.
Diketahui, hingga April 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) sendiri telah menghentikan 15 entitas yang menawarkan investasi tanpa izin dan 155 platform pinjaman online (pinjol) ilegal .
Baca juga: Minimnya Habitat Membaca Konsumen jadi Peluang Investasi Bodong
Para korban yang menjadi korban tersebut pun sangat tinggi. Terbukti, awal Januari hingga 30 April 2023, OJK telah menerima 94.737 permintaan layanan, termasuk 6.371 pengaduan, 34 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 420 sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK).
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More