Keuangan

Begini Dampak Buruk Jika OJK Tak Boleh Cabut Izin Usaha Pelaku Industri Keuangan

Jakarta – Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang memenangkan gugatan Pemilik Group Kresna, Michael Steven melawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait sanksi cabut izin usaha (CIU) Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) dinilai menjadi preseden buruk bagi industri keuangan.

“Ini tidak hanya menyangkut satu industri saja. Ini menyangkut industri perbankan yang asetnya saatnya sudah mencapai Rp12 ribu triliun. Bagaimana kalau bank ditutup kemudian masuk ke PTUN dan itu hidup kembali bisa dibayangkan betapa crowded-nya di sektor perbankan,” kata Eko B. Supriyanto, Pemimpin Redaksi Infobank Media Group, dalam InfobankTalknews “Membongkar Kejahatan Koorporasi di Sektor Keuangan”, Rabu, 24 Juli 2024.

Baca juga : Kemenangan Kresna Life Preseden Buruk, Nasib Pemegang Polis Makin Tidak Jelas?

“Kemudian belum lagi menyangkut premi asuransi umum dan asuransi  jiwa,” tambahnya.

Eko mengatakan, di asuransi umum sendiri ada Rp103 triliun dan pada asuransi jiwa ada Rp177 triliun (data per Desember 2023). Bisa dibayangkan, ketika terjadi kasus Kresna Life dan kasus unit link, maka industri asuransi jiwa mengalami penurunan pendapatan premi sekitar 7,1 persen.

“Jadi membahas ini tidak hanya menyangkut satu perusahaan tapi menyangkut industri keuangan,” tegasnya.

Eko mengatakan, begitu pun dengan asuransi yang tidak menyangkut satu industri. Oleh karena itu, industri keuangan perlu diselamatkan. Jangan sampai ada satu atau dua orang melakukan suatu kejahatan, maka akan merusak seluruh industri. 

Baca juga : Keputusan “Sesat”! Kresna Life Menang Lagi di PTUN, Ini Preseden “Seburuk-Buruknya” Keputusan

Lebih lanjut, dampak buruk apabila OJK tidak boleh menutup perusahaan asuransi yang diawasinya akan menimbulkan sejumlah persoalan.

Di mana, industri asuransi akan dikelola secara ugal-ugalan. Kemudian, risiko kebangkrutan lebih cepat lantaran semakin hari menjadi “arisan berantai”.

“Selain itu, akan merugikan nasabah apalagi masuk pengadilan. Begitu dinyatakan bersalah tidak mendapatkan bagian. Ini akan merusak reputasi industri asuransi yang terbukti menyebabkan penurunan sekitar 7,1 persen,” pungkasnya. (*)

Editor : Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Kemenkeu Klaim Kesepakatan Pajak Digital dengan AS Tak Ganggu PPN PSME

Poin Penting Kemenkeu memastikan kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE Indonesia tidak… Read More

13 mins ago

Mendes Minta Setop Izin Baru Alfamart-Indomaret di Desa, Ini Alasannya

Poin Penting Mendes mengusulkan penghentian izin baru minimarket di desa untuk melindungi usaha rakyat dan… Read More

22 mins ago

Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza Dinilai Berisiko Bebani APBN, Celios Rekomendasikan Hal Ini

Poin Penting Celios menilai rencana pengiriman 8.000 pasukan RI ke Gaza berisiko mempersempit ruang fiskal… Read More

32 mins ago

Dorong Ekonomi Sirkular, ALVAboard dan Rekosistem Kerja Sama Kelola Sampah Kemasan

Poin Penting ALVAboard dan Rekosistem bekerja sama membangun sistem pengelolaan sampah kemasan terintegrasi untuk mendukung… Read More

58 mins ago

Bank BJB Tawarkan Obligasi Keberlanjutan Tahap II 2026, Kupon hingga 6,30 Persen

Poin Penting Bank BJB menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Tahap II 2026 dengan kupon hingga 6,30% dan… Read More

1 hour ago

Transaksi QRIS Melesat, Tumbuh 131,47 Persen di Januari 2026

Poin Penting Transaksi QRIS tumbuh 131,47% YoY per Januari 2026, didorong peningkatan pengguna dan merchant.… Read More

1 hour ago