Begini Cara Pemerintah Antisipasi Dampak Kebijakan Trump 2.0 terhadap Ekonomi RI

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airalngga Hartarto mewaspadai dinamika global yang masih akan memengaruhi perekonomian Indonesia ke depan. Salah satunya, antisipasi dari dampak kebijakan Amerika Serikat (AS) atau Trump 2.0.

Airlangga menyebutkan sejumlah risiko masih akan dihadapi Indonesia seperti, volatilitas harga komoditas, kebijakan perdagangan pemerintahan Trump 2.0, hingga kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim.

“Sejumlah risiko tentu masih akan kita hadapi seperti volatilitas harga komoditas, kemudian tingkat hubungan yang relatif tinggi. Dan tentunya kebijakan perdagangan dari pemerintahan Amerika yang sering kita sebut sebagai Trump 2.0, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim,” ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.

Baca juga: Survei Indikator: 47,9 Persen Masyarakat Sebut Ekonomi RI Tak Ada Perubahan

Untuk itu, kata Airlangga, sejumlah data perekonomian global maupun domestik perlu menjadi perhatian, terutama proyeksi ekonomi global tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 3,2 persen. Angka ini di bawah rata-rata historis perekonomian dunia.

“Namun ada yang cukup membanggakan, kalau dari segi Purchasing Power Parity, ekonomi Indonesia sudah masuk di nomor 8. Itu lebih tinggi dari Italia, Prancis, dan ini suatu capaian yang baik,” imbuh Airlangga.

Baca juga: Indonesia jadi Negara Ekonomi Terbesar ke-8 Dunia, Kalahkan Prancis dan Inggris

Menurutnya, Indonesia harus tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi sebesar 1,57 persen secara tahunan (yoy) di 2024. Pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga inflasi di kisaran 2,5 plus minus 1 persen di tahun 2025, dengan menjaga komponen inflasi khusus volatile food di kisaran 3-5 persen.

“Khusus untuk tahun 2025, pertama, adalah menjaga inflasi di kisaran 2,5 plus minus 1 persen untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama