Begini 7 Arah Kebijakan Transformasi BUMD Jakarta

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tengah menyiapkan arah kebijakan baru bagi BUMD tahun 2025.

Kepala Badan Pembinaan BUMD, Syaifulah Hidayat, menyebut ada tujuh kebijakan utama yang akan menjadi pedoman transformasi BUMD Jakarta ke depan.

“Kami ingin meningkatkan kesehatan BUMD, mengelola secara profesional, dan menetapkan strategi bisnis yang tepat dan sinergis,” ujarnya dalam acara The Asian Post The Best Regional Champion Forum 2025 yang digelar Infobank Media Group, di Hotel Shangrila, Jakarta, Jumat, 16 Mei 2025.

Selain itu, kebijakan lain mencakup optimalisasi aset melalui kerja sama strategis, penguatan struktur permodalan lewat pembiayaan alternatif, inovasi bisnis, serta mendorong BUMD yang layak untuk melantai di bursa (IPO).

Baca juga: Simak! Ini Bukti Kontribusi BUMD Dorong Jakarta Jadi Kota Global

BUMD Jakarta saat ini terdiri dari 14 entitas aktif yang tersebar di berbagai klaster industri, mulai dari utilitas, transportasi, keuangan, hingga pariwisata.

Di sisi lain, Syaifulah menuturkan BUMD Jakarta memainkan peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya melalui Bank DKI yang menjadi motor utama dalam mendukung arus transaksi keuangan pemerintah provinsi.

Sepanjang tahun lalu, Bank DKI berhasil mengelola pendapatan pajak dan retribusi daerah hingga Rp16,3 triliun melalui lebih dari 5,1 juta transaksi. Angka ini termasuk pajak dari sektor perhotelan, restoran, dan kafe yang menyumbang Rp7 triliun.

Tak hanya itu, penyaluran belanja bantuan sosial (bansos), belanja modal, dan operasional daerah juga difasilitasi melalui sistem pembayaran terintegrasi. Tercatat, terdapat 1,2 juta kartu aktif untuk bansos senilai total Rp3,3 triliun.

Program-program bansos yang dikelola antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus senilai Rp2,4 triliun, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul sebesar Rp278 miliar, Kartu Anak Jakarta senilai Rp81 miliar, Kartu Lansia Rp508 miliar, serta Kartu Penyandang Disabilitas sebesar Rp62 miliar.

Baca juga: Kemendagri Ungkap Rencana Bentuk Ditjen Baru Urus BUMD, Ini Alasannya

Sejalan dengan era digital, BUMD Jakarta juga berinovasi dalam sinergi digitalisasi layanan. Bank DKI bekerja sama dengan Pasar Jaya dalam implementasi pembayaran retribusi secara digital, serta mendukung PAM Jaya dan PAL Jaya dalam layanan air bersih dan air limbah yang terintegrasi secara digital.

“Tak hanya pelayanan publik, pembiayaan juga menjadi fokus utama. Bank DKI menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1,2 triliun kepada 6.900 karyawan BUMD, serta mendanai peremajaan 447 armada Mikrotrans sebagai bagian dari transformasi transportasi ramah lingkungan,” ujarnya.

Kolaborasi dan digitalisasi ini menjadi fondasi penting dalam mendorong tata kelola yang transparan, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga Jakarta. (*) Ayu Utami