Namun demikian, Luhut belum bisa menyebutkan perusahaan mana saja yang tertarik untuk memberikan pinjaman ke BUMN untuk membeli saham Freeport yang akan dilepas 51 persen sahamnya kepada Indonesia. Saat ini, pemerintah telah memiliki 9,4 persen saham perusahaan tersebut.
“Saya belum tahu kita masih early stage. Seperti Deutsche Bank dia datang ke saya, ngomong, ya kita bilang bisa-bisa saja,” tegasnya.
Pemerintah telah menegaskan kepada Freeport Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya mendivestasikan 51 persen sahamnya kepada Indonesia. Syarat divestasi saham ini harus dipenuhi jika Freeport ingin memperpanjang kontrak karya di Indonesia. Saat ini pemerintah telah memiliki 9,4 persen saham perusahaan tersebut. Artinya Freeport harus melepas 40,6 persen lagi sahamnya kepada Indonesia.
Terkait dengan saham divestasi ini, pemerintah memastikan akan memberikan beberapa bagian kepada pemerintah daerah (Pemda) tempat tambang Freeport beroperasi. Luhut memang belum bisa memberitahu berapa besar porsi saham yang akan didapat Pemda Papua, tapi setidaknya harus di atas 5 persen. (*)
Page: 1 2
Poin Penting World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,7 persen pada 2026, turun… Read More
Poin Penting: Para pakar meminta RUU Perampasan Aset dibatasi untuk kejahatan serius dan fokus pada… Read More
Poin Penting Bank Amar fokus pada UMKM untuk memperluas akses pembiayaan digital dan mendorong pertumbuhan… Read More
Poin Penting Evaluasi Coretax & CRM krusial untuk memastikan efektivitas digitalisasi pajak, terutama dalam menjangkau… Read More
Poin Penting Akses pembiayaan UMKM masih terbatas; banyak pelaku usaha bergantung pada modal pribadi/keluarga akibat… Read More
Poin Penting IHSG melemah tipis 0,15% ke level 7.268,03 pada penutupan sesi I perdagangan (9/4).… Read More