Namun demikian, Luhut belum bisa menyebutkan perusahaan mana saja yang tertarik untuk memberikan pinjaman ke BUMN untuk membeli saham Freeport yang akan dilepas 51 persen sahamnya kepada Indonesia. Saat ini, pemerintah telah memiliki 9,4 persen saham perusahaan tersebut.
“Saya belum tahu kita masih early stage. Seperti Deutsche Bank dia datang ke saya, ngomong, ya kita bilang bisa-bisa saja,” tegasnya.
Pemerintah telah menegaskan kepada Freeport Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya mendivestasikan 51 persen sahamnya kepada Indonesia. Syarat divestasi saham ini harus dipenuhi jika Freeport ingin memperpanjang kontrak karya di Indonesia. Saat ini pemerintah telah memiliki 9,4 persen saham perusahaan tersebut. Artinya Freeport harus melepas 40,6 persen lagi sahamnya kepada Indonesia.
Terkait dengan saham divestasi ini, pemerintah memastikan akan memberikan beberapa bagian kepada pemerintah daerah (Pemda) tempat tambang Freeport beroperasi. Luhut memang belum bisa memberitahu berapa besar porsi saham yang akan didapat Pemda Papua, tapi setidaknya harus di atas 5 persen. (*)
Page: 1 2
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More
Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More
Poin Penting Risiko banjir dan bencana meningkat, mendorong pentingnya proteksi aset sejak dini melalui asuransi… Read More
Poin Penting OJK menargetkan aset asuransi tumbuh 5-7 persen pada 2026, seiring optimisme kinerja sektor… Read More
Poin Penting OJK memproyeksikan kredit perbankan 2026 tumbuh 10–12 persen, lebih tinggi dibanding target 2025… Read More
Poin Penting Kekerasan debt collector dan maraknya jual beli kendaraan STNK only menggerus kepercayaan publik,… Read More