Jakarta – Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dalam rupiah sebesar 1% dari 7,5% menjadi 6,5%. Penurunan GWM primer ini diperkirakan akan menambah likuiditas perbankan sebesar Rp34 triliun.
Kebijakan penurunan GWM primer tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tengah berlangsung. Selain itu, penurunan GWM juga bakal mengurangi risiko pengetatan likuiditas perbankan dalam kedepannya.
Menyikapi hal ini, Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja merespon positif kebijakan BI yang menurunkan GWM primer menjadi 6,5%. Menurutnya, dengan kebijakan itu, maka likuiditas perseroan akan bertambah sehingga kapasitas pembiayaan akan meningkat.
“Mengenai GWM yang diturunkan maka kita bisa mendapat tambahan likuiditas Rp4 triliun. Itu tentu memperkuat likuiditas kita,” ujar Jahja di Jakarta, Kamis, 3 Maret 2016.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, dengan tambahan likuiditas tersebut, tentu perseroan akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perseroan.
“NPL kami pada level yang rendah yakni sebesar 0,7%. Permodalan dan likuiditas BCA juga tetap terjaga di tingkat yang sehat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 18,7% dan rasio kredit terhadap modal pendanaan (LFR) sebesar 81,1%. (*) Rezkiana Nisaputra
Direktur Pemberdayaan dan Layanan UPZ CSR BAZNAS RI Eka Budhi Sulistyo (kanan) dan Seketaris Perusahaan… Read More
Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi tengah membrikan sambutan saat Musyawarah… Read More
Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Haryanto T. Budiman memberikan sambutan saat peluncuran program… Read More
Jakarta - Perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia (Home Credit) terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan… Read More
Jakarta - Hilirisasi nikel di Pulau Obi, Maluku Utara membuat ekonomi desa sekitar tumbuh dua… Read More
Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung langkah Induk Koperasi Unit Desa (Inkud)… Read More