Jakarta – Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pertalite dan Solar diyakini akan mendongkrak lonjakan inflasi tinggi yang kemudian akan memangkas daya beli masyarakat kecil.
“Kemiskinan akan meningkat. inflasi yang tinggi akan memangkas pertumbuhan ekonomi. Sehingga, pemulihan ekonomi akan terganggu,” ujar Piter saat dihubungi Infobank, seperti dikutip Minggu, 4 September 2022.
Namun demikian, lanjut dia, tingginya inflasi yang akan mengganggu pemulihan ekonomi nasional diyakini tidak akan berdampak terlalu signifikan. Menurutnya, kenaikan harga BBM Subsidi dan Non Subsidi tidak akan terlalu mempengaruhi perekonomian Indonesia.
“Saya meyakini perekonomian kita masih akan bertahan. pertumbuhan ekonomi masih akan tetap positif, meskipun pemerintah menaikan harga BBM,” ucapnya.
Sebelumnya, dia mengungkapkan pandangannya agar pemerintah tidak menaikan BBM Subsidi. Namun, pemerintah tetap memutuskan untuk menaikannya.
Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini bukan lagi tentang masalah tepat atau tidak tepatnya keputusan pemerintah dalam menaikan harga BBM. Tetapi, bagaimana mengantisipasi dampak dari kenaikan tersebut.
“Saya tidak mau berdebat lagi soal tepat atau tidak tepat. Risiko kenaikan ini yang harus diantisipasi,” tegasnya.
Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM terbaru yang mulai berlaku Sabtu (3/9) Pkl 14.30 yakni untuk harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter dan harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Baca juga: Kenaikan Harga BBM Subsidi Beri Dampak Luas ke Masyarakat Miskin
Wacana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi belakangan memang santer terdengar seiring membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp502 triliun. “Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan akan meningkat terus,” kata Presiden Jokowi. (*) Irawati
Poin Penting APBN awal 2026 defisit Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap PDB, dinilai masih… Read More
Poin Penting IHSG sesi I (23/2) ditutup menguat 1,36% ke level 8.384,04 dengan nilai transaksi… Read More
Poin Penting OJK akan memberi notasi khusus pada emiten yang belum memenuhi ketentuan free float… Read More
Poin Penting MA AS membatalkan sebagian kebijakan tarif Trump, namun Indonesia memastikan perjanjian dagang bilateral… Read More
Poin Penting Transaksi ziswaf melalui Muamalat DIN naik 24,75% secara tahunan hingga akhir 2025, menunjukkan… Read More
Poin Penting BEI mencatat 8 perusahaan dalam pipeline IPO 2026, terdiri dari 5 perusahaan aset… Read More