Harga BBM terlalu tinggi
Jakarta – Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan Bank Indonesia (BI) hingga minggu keempat dibulan Oktober 2018 menunjukkan indeks harga konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 0,17 persen (month-to-month/mtm) dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,18 persen.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, di Gedung BI, Jakarta, Jumat, 26 Oktober 2018. “Inflasi tetap rendah dan terkendali, minggu keempat Oktober 2018 kami perkirakan 0,17 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, bahwa hasil survei Bank Indonesia juga memproyeksian inflasi pada Oktober secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 3,05 persen. Dengan demikian, tambah dia, laju inflasi hingga akhir tahun akan berada pada kisaran BI yakni 3,5 persen plus minus 1 persen.
“Hasil survei ini mengkonfirmasi inflasi rendah dan terkendali, dan mengkonfirmasi kami pada akhir tahun ini inflasi akan di bawah 3,5 persen (yoy),” ucapnya.
Perry mengungkapkan, ada beberapa harga pangan yang memberikan kontribusi terhadap laju inflasi Oktober 2018 seperti cabai merah yang punya andil 0,08 persen, bahan bakar minyak (BBM) atau bensin andilnya 0,23 persen, emas perhiasan andilnya 0,02 persen, dan cabai rawit andilnya 0,01 persen.
Meski demikian, kata Perry, telah terjadi juga deflasi untuk beberapa komoditas pangan seperti telur ayam ras yang minus 0,03 persen, daing ayam ras minus 0,02 persen, dan bawang merah minus 0,02 persen. (*)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More