Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan tindak teror yang terjadi di kota Surabaya tidak akan berdampak secara langsung terhadap perekonomian dan juga angka investasi nasional.
Hal tersebut disampaikan Bambang setelah menghadiri acara seminar Rembuk Republik yang diselenggarakan di JS Luwansa Hotel Jakarta (14/5). Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan rasa dukanya terhadap kejadian teror tersebut.
“Kejadian itu pasti menimbulkan dampak ke pariwisata atau travel, namun tinggal bagaimana kita menyikapi. Artinya kalau kita bisa buktikan Indonesia itu aman dan kondusif tidak akan ada gangguan jangka panjnag terhadap investasi,” kata Bambang di JS Luwansa Hotel Jakarta, Senin 14 Mei 2018.
Baca juga: Hadapi Teror, Industri Keuangan Diminta Tetap Tenang
Dirinya juga menyebut, walau kota Surabaya terpilih sebagai pusat perekonomian syariah oleh regulator namun keuangan syariah dinilai akan tetap kondusif dan terus tumbuh walau terganggu terhadap kejadian teror tersebut.
“Mengembangkan industri syariah itu bisa di mana saja, yang penting regulasinya bagus, kuat, permodalannya ada dan kemudian ekosistem atau industri jadi akan terbentuk,” tambah Bambang.
Sebagai informasi, pada Minggu pagi (13/5) lalu telah terjadi ledakan di daerah Surabaya di tiga lokasi sekaligus. Ketiga lokasi tersebut ialah Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, serta Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS).(*)
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal meresmikan badan pengelola (BP) investasi, Daya Anagata Nusantara… Read More
Flores Timur - Bank Mandiri bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Flores Timur yang… Read More
Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I hari ini, Rabu, 6… Read More
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang UMKM di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan saat ini masih menunggu hasil hukum kasasi… Read More
Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), dan Badan… Read More