Bappenas: 2020 RI Naik Kelas Jadi Negara Berpendapatan Menengah ke Atas
Jakarta – Indonesia saat ini masih masuk ke dalam kategori negara yang terjebak di dalam kategori negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Pemerintah berharap, Indonesia bisa naik kelas menjadi negara dengan berpendapatan menengah ke atas pada tahun depan atau paling lambat pada tahun 2020.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin, 17 September 2018. Menurutnya, sudah 15 tahun Indonesia terjebak dalam negara dengan berpendapatan menengah, dengan pendapatan US$3.900 per kapita.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pada 2016, negara-negara yang masuk ke dalam kelompok lower middle income dengan pendapatan antara US$1.006 – US$3.955 per kapita, yakni Vietnam, Filipina dan Ukraina. Dirinya meyakini, Indonesia mampu naik kelas menjadi negara dengan pendapatan US$4.000 – US$12.000 per kapita.
Baca juga: Tahun 2018 Jadi Momentum Perbaikan Ekonomi Nasional
“Indonesia posisi hari ini masih dikategorikan negara berpendapatan menengah bawah. Kita masih ada dijebakan ini cukup lama dari 2002-2003 sampai tahun ini. Kalau tidak tahun depan paling lambat 2020 Indonesia harus naik kelas,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, bahwa keoptimisannya tersebut sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang terus membaik. Selain itu, tambah dia, upaya-upaya pembangunan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir oleh pemerintah diyakini juga akan mulai terasa dampaknya ke perekonomian Indonesia.
“Tentunya effort yang dilakukan pemerintah sekarang inilah yang membuat Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan menengah atas,” ucapnya.
Potensi tersebut, kata dia, akan menjadi pembahasan dalam pertemuan tahunan Internasional Monetary Fund (IMF) World Bank (WB). Sebab, Indonesia menjadi percontohan dari upaya kenaikan kelas pendapatan per kapita. “Ini jadi tema IMF WB, mereka punya misi bagaimana negara di dunia ini kesejahteraan naik,” tutupnya. (*)
Poin Penting Rebranding harus diiringi perubahan fundamental, bukan sekadar ganti logo atau identitas visual, melainkan… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo memerintahkan penertiban PBPH bermasalah, termasuk verifikasi, audit, dan pencabutan izin perusahaan… Read More
Poin Penting Garudafood dan Pemkab Gorontalo menandatangani MoU untuk pengembangan pertanian kacang tanah Rachmat Gobel… Read More
Poin Penting Pemerintah memperluas relaksasi KUR bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan… Read More
Poin Penting Pemerintah membuka kanal pelaporan terpusat di lapor.satgasp2sp.go.id untuk menampung dan menindaklanjuti hambatan usaha,… Read More
Poin Penting BRI rebranding jadi bank universal disertai transformasi bisnis dan budaya kerja. UMKM tetap… Read More