News Update

Banyak Regulasi Yang Menghambat, Pemerintah Siap Bantu Fintech

Jakarta – Kontribusi financial technology (fintech) yang cukup apik bagi perekonomian nasional tak ayal membuat pemerintah menaruh perhatian yang tidak sedikit bagi industri baru ini. Salah satunya, pemerintah akan terus berupaya memangkas hambatan-hambatan yang membuat fintech sulit berkembang.

Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Eny Widiyanti mengatakan, perhatian ini diberikan karena fintech tidak hanya memberikan kontribusi terhadap ekonomi saja, melainkan sektor industri ini diharapkan mampu mengdongkrak inklusi keuangan nasional untuk ke depannya.

“Kita selalu melihat apa ada regulasi yang selama ini bikin menghambat. Misalnya ada seperti itu, kita pasti akan membantu,” ujar Eny dalam keterangannya di Jakarta, yang dikutip Sabtu, 15 September 2018.

Di sisi lain, pihaknya juga akan ikut berupaya untuk memudahkan aturan terkait dengan sertifikat keandalan sistem elektronik atau ISO 27001. Dengan demikian, diharapkan bisa lebih memudahkan fintech terkait masalah pemenuhan syarat-syarat legasi. Bantuan lainnya juga siap diberikan pemerintah untuk mendorong bisnis fintech.

Baca juga: Aftech Wajibkan Fintech P2P Lending Lindungi Nasabah dari Praktek Ilegal

“Mereka belum bisa mengakses ke data Dukcapil, kita juga akan membantu ke sana,” ucapnya.

Menurutnya, perkembangan fintech ke depan jangan melulu dilihat dari jumlah penyelenggaranya saja, melainkan juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya tingkat penyalurannya untuk fintech lending. Di mana hingga Juni 2018, tingkat penyaluran kredit lewat fintech lending telah mencapai angka Rp7,64 triliun.

Nilai tersebut tumbuh berkali-kali lipat dibandingkan nilai penyalurannya pada akhir Desember  2016 yang baru menyentuh angka Rp200 miliar. “Yang jelas, yang sudah ada ini dapat optimal perannya, termasuk untuk inklusi keuangan,” paparnya.

Dukungan penuh terhadap fintech ini, namun kata dia, tidak serta merta melepaskan sisi perlindungan konsumen. Dirinya berharap makin banyak fintech yang berizin sehingga dapat diawasi regulator. “Kita harus seimbang antara mau memperluas cakupannya, tapi kita juga harus memperhatikan perlindungan konsumen juga,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Kebijakan Publik Aftech, Aji Satria Suleiman sempat mengatakan, aturan fintech yang ada saat ini sudah cukup di atas kertas. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan. Salah satu implementasi yang cukup sulit adalah memperoleh data valid ke Dukcapil untuk mencegah penipuan dari konsumen.

“Terkait verifikasi identitas penting untuk mencegah fraudsudah ada aturan soal KYC (knowing your customer) untuk biometrik di OJK atau BI. Sekarang hanya masalah implementasi di Dukcapil,” tuturnya.

Jika akses ke Dukcapil ini lancar, Aftech yakin analisis terhadap konsumen akan lebih valid. Sementara terkait dengan ISO 27001, OJK juga sempat mengakui bahwa itu adalah persyaratan yang memakan waktu lama.  Pendaftaran untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut bisa memakan waktu sekitar 4-6 bulan. Alasan ini yang menyebabkan izin penuh untuk penyelenggara fintech kerap tak kunjung keluar. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Per September 2024, Home Credit Membantu Distribusi Produk Asuransi ke 13 Juta Nasabah

Jakarta - Perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia (Home Credit) terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan… Read More

2 hours ago

Berkat Hilirisasi Nikel, Ekonomi Desa Sekitar Pulau Obin Tumbuh 2 Kali Lipat

Jakarta - Hilirisasi nikel di Pulau Obi, Maluku Utara membuat ekonomi desa sekitar tumbuh dua… Read More

3 hours ago

Menkop Budi Arie Dukung Inkud Pererat Kerja Sama dengan Cina-Malaysia di Pertanian

Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung langkah Induk Koperasi Unit Desa (Inkud)… Read More

3 hours ago

Ajak Nasabah Sehat Sambil Cuan, BCA Gelar Runvestasi

Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk pertama kalinya menggelar kompetisi Runvestasi pada… Read More

4 hours ago

IHSG Ambles hingga Tembus Level 7.200, Ini Tanggapan BEI

Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi tanggapan terkait penutupan Indeks Harga Saham Gabungan… Read More

4 hours ago

BEI Gelar CMSE 2024, Perluas Edukasi Pasar Modal ke Masyarakat

Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO), dengan dukungan dari Otoritas… Read More

4 hours ago