Jakarta – Platform pencari kerja profesional LinkedIn memastikan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 716 karyawannya. Selain itu, mereka juga akan menutup aplikasi pencari kerjanya di China.
Dalam surat internal yang dikirimkan kepada karyawan, CEO LinkedIn Ryan Roslansky mengatakan keputusan ini terpaksa dilakukan sebagai upaya efisiensi operasional perusahaan serta membantu mempercepat pengambilan keputusan.
“Dengan pasar dan konsumen yang permintaannya makin berfluktuasi, dan untuk melayani pertumbuhan pasar secara efektif, kita akan melakukan ekspansi penggunaan vendor, “ tulis Roslansky, dikutip Reuters, Selasa (9/5/2023).
Baca juga: Laba Naik, Shopify Malah PHK 20% Karyawannya
Penggunaan vendor yang dimaksud tak lain adalah pihak eksternal yang segera mengambil alih beberapa posisi anyar dan posisi yang sebelumnya sudah ada sebelumnya.
Untuk keputusan ini, dijelaskan Roslansky ada 250 pekerjaan baru. Para karyawan yang terdampak PHK juga dapat melamar pekerjaan-pekerjaan tersebut.
Di lain sisi, LinkedIn juga akan menghapus aplikasi InCareers di China pada 9 Agustus mendatang karena adanya persaingan ketat dan iklim ekonomi yang menantang.
“Terlepas dari kemajuan awal, InCareer harus menghadapi kompetisi yang sengit dan iklim ekonomi makro yang menantang, pada akhirnya membawa kami pada keputusan menghentikan layanan,” tambahnya.
InCareer sendiri adalah aplikasi untuk membantu para profesional yang berbasis di China untuk menemukan pekerjaan dan membantu perusahaan China untuk menemukan pekerja.(*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More