Jakarta – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) berencana akan menerbitkan obligasi sebesar Rp500 miliar pada tahun depan. Rencana ini menyusul setelah adanya perubahan bentuk badan hukum perseroan yang semula Perusahaan Daerah (PERUSDA) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
“Untuk penerbitan obligasi ini kemungkinan akan dilakukan pada kuartal III 2018. Tapi kita masih tunggu rating obligasi dari lembaga rating,” ujar Direktur Operasional Bankaltimtara Muhammad Yamin, di Jakarta, Rabu, 15 November 2017.
Untuk penerbitan obligasi tersebut Bankaltimtara akan melakukan kerjasama dengan MNC Sekuritas sebagai upaya untuk mensinergikan produk dalam rangka memberikan nilai tambah bagi Bank. Dengan profil rasio perbankan yang sangat kuat, diyakini perseroan akan mampu memberikan pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat.
Direktur Utama Bankaltimtara Zainuddin Fanani menambahkan, rencana perseroan menerbitkan obligasi di tahun depan, masih menunggu keputusan rating dari beberapa lembaga rating yang sudah diajukan yakni PT Fitch Ratings Indonesia dan juga dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Penerbitan obligasi ini diyakini akan mendapatkan outlook positif.
“Obligasi Rp500 miliar di 2018 akan berhasil kalo kita sudah dapat rating. Ada dua yang sedang proses yaitu Fitch dan pefindo. Mudah-mudahan masuk di 2018. Rating ini menentukan, syaratnya kan itu, kalo gak ada rating itu nanti gak ada yang beli,” kata Zainuddin.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa hasil dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan, yakni memperbesar pembiayaan disektor produktif dan konsumtif. Selain itu, penerbitan obligasi ini juga menjadi bagian dari fungsi intermediasi perbankan dalam memperkuat likuiditasnya.
“Saat ini kesulitan perbankan itu adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), dan ini (obligasi) menjadi bagian penting untuk intemediasi. Jadi, kalo bisa mencapai Rp500 miliar lebih, kita lebih senang untuk dilakukan pembiayaan ke produktif. Kita ingin meningkatkan fungsi intermediasi,” ucapnya. (*)
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More