Bank Syariah Harapkan Peran Lebih Pemerintah

Jakarta–Pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah yang sulit menembus angka di atas 5% dinilai membutuhkan perhatian khusus dan lebih dari Pemerintah.

Plt Direktur Utama BNI Syariah yang juga menjabat Ketua Bidang Pengembangan Bisnis Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Imam Teguh Saptono mengatakan, pertumbuhan perbankan syariah yang dalam tiga tahun terakhir di kisaran 4-5% menunjukkan perlunya pendekatan berbeda dalam pengembangannya.

Ia menyambut baik kehadiran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diharapkan memberi terobosan-terobosan dalam pengembangan industri keuangan syariah.

Jika tidak ada terobosan menurutnya industri keuangan syariah bakal sulit berkembang, apalagi mencapai pangsa pasar 20% an seperti negara tetangga, Malaysia. Bank syariah sendiri menurut Imam sudah memiliki modal yang bagus karena tumbuh dan berkembang dari keinginan komunitas muslim (community based).

“Sekarang peran harusnya diambil dalam hal ini Pemerintah. Harapannya keberpihakan Pemerintah yang kita tunggu terkait keberpihakan untuk angka market share, kalau enggak kita jalan di tempat,” kata Imam di sela acara Islamic Finance News 2016 di Jakarta, Rabu, 6 April 2016.

Meskipun begitu, Indonesia menurutnya tidak bisa mengadopsi 100% strategi pengembangan dari Malaysia. Pasalnya, kehadiran industri perbankan di Malaysia diinisiasi sepenuhnya oleh Pemerintah. Sementara di Indonesia, rasa kepemilikan masyarakat terhadap bank syariah besar karena kehadiran bank syariah diinisiasi oleh komunitas.
Keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat yang besar ini menyebabkan banyak polemik ketika ada produk-produk baru.

“Ini bagus karena rasa memiliki besar, tapi di titik tertentu jadi berbalik ke kita akibatnya teman-teman di DSN jadi sangat hati-hati,” tambahnya. hal ini membuat inovasi produk baru di perbankan syariah kurang berkembang, padahal bank syariah di Indonesia tumbuh dan berkompetisi dengan bank konvensional. (*) Ria Martati

 

Editor: Paulus Yoga