Bank Sumut Terus Tumbuh, Berikut 5 Sektor Unggulannya

Jakarta – Bank Sumut sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus tumbuh dan menjadi salah satu pemain utama di regional. Hal ini diungkapkan oleh Babay Parid Wazdi, Direktur Utama Bank Sumut.

Menurut Babay, BPD, termasuk Bank Sumut, sejatinya mampu menjadi bank yang besar dan bisa bersaing dengan bank swasta nasional yang ada di daerah. Ini bisa diwujudkan jika BPD mampu mengambil “keju” yang hilang, atau bisa mengambil kembali bisnis yang semestinya dikelola oleh BPD.

“Jadi, untuk mengembangkan BPD ke depan, banyak pangsa BPD yang tergerus. Walaupun BPD terus membesar, tapi sebetulnya ada market-nya yang tergerus. Kalau diibaratkan  buku umum my chees, jadi banyak chees-nya BPD yang terambil. Jadi kita harus kembalikan, bahwa keju itu kita ambil kembali,” jelas Babay.

Upaya inilah yang tengah dilakoni Bank Sumut. Saat ini, Bank Sumut tengah mengembangkan lima sektor unggulan, yakni sektor pemerintahan, pedesaan, kesehatan, pendidikan, dan agribisnis. Bagi Babay apa yang diupayakan Bank Sumut sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) terkait merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka bank sesuai fungsinya harus memiliki peranan di dalam mewujudkan hal tersebut. Khususnya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Babay “Bank Sumut” Wazdi: Menulis untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Kesatu, sektor pemerintahan. Berdasarkan data dari portal djpk.kemenkeu.go.id total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia untuk 2024 adalah sebesar Rp1.325 triliun.

Sedangkan, berdasarkan data dari SIRUP (Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan Sistem Informasi Pengadaan Online (SIPP) Kementerian keuangan, di Indonesia terdapat kurang lebih sekitar 2 juta hingga 5 juta vendor yang mengerjakan proyek pemerintah.

Di Sumatera Utara (Sumut) sendiri, dengan total APBD 2024 sebesar Rp67 triliun terdapat kurang lebih 15 ribu vendor. Data tersebut menunjukkan sangat besar potensi dan peluang BPD untuk menggarap dan mengoptimalkan penyaluran kredit serta penghimpunan dana murah (CASA) dari vendor tersebut sekaligus untuk meminimalisasi potensi kebocoran dari core business BPD.

Untuk mendukung digitalisasi transaksi keuangan pemerintah khususnya di sisi belanja, maka BPD harus memastikan kesiapannya didalam integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), dan Cash Management System (CMS)

Kedua, sektor pedesaan. Berdasarkan PMK No.146 Tahun 2023 telah ditetapkan anggaran untuk Dana Desa se-Indonesia pada 2024 adalah sebesar Rp71 triliun yang akan disebar ke 75.265 desa di seluruh Indonesia dengan pembagian alokasi, 10 persen untuk penyelenggaraan pemerintah desa, 70 persen untuk pembangunan desa, dan 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini juga menjadi tantangan bagi BPD untuk melihat, memetakan, dan memastikan apakah seluruh desa yang berada di wilayah masing- masing BPD, bisnis ataupun rekening-rekening desa tersebut sudah seluruhnya berada di BPD masing-masing atau masih ada yang berada di bank lain.

Tentunya BPD juga harus siap untuk mendukung digitalisasi transaksi keuangan desa dengan mengimplementasikan integrasi sistem yang dimiliki BPD dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Selain itu, BPD juga harus gencar memperluas layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai) melalui program One Village One Agent yang bekerja sama dengan BUMDES ataupun individu sehingga transaksi/inkluasi keuangan masyarakat desa tersebut dikelola seoptimal mungkin oleh BPD.

Ketiga, sektor kesehatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah Rumah Sakit di seluruh Indonesia ada sebanyak 3.168 rumah sakit yang terdiri dari 1.696 Rumah Sakit Pemerintah Pusat/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan sebanyak 1.472 Rumah Sakit swasta.

Kemudian, terdapat sebanyak 10.416 Pusat layanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan total anggaran kesehatan sebesar Rp132 triliun atau sebesar 10 persen dari APBD sesuai dengan amanat undang-undang.

Apabila BPD dapat memastikan seluruh RSUD berserta vendor RSUD yang berada di wilayahnya masing-masing tetap berada di BPD dan dapat mengoptimalisasikan akuisisi dari rumah sakit swasta yang ada, tentunya merupakan tambahan bisnis yang besar dan mengguntungkan bagi BPD.

Seperti sektor yang lain, di dalam mendukung digitalisasi keuangan di sektor kesehatan, BPD harus siap memberikan dukungan sistem seperti Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Cash Management System (CMS), Virtual Account, QRIS, EDC, dan lainnya.

Keempat, sektor pendidikan. Berdasarkan data PDDikti, sekolah di Indonesia ada sebanyak 436.707, yang terdiri dari 169.378 sekolah negeri dan sebanyak 267.329 merupakan sekolah swasta. Selain itu, ada sebanyak 4.523 perguruan tinggi, yang terdiri dari 129 merupakan perguruan tinggi negeri dan sebanyak 4.394 merupakan perguruan tinggi swasta.

Baca juga: Bos Bank Sumut: Digitalisasi Jadi ‘Senjata’ BPD Lawan Bank Besar

Sesuai dengan undang-undang di mana 20 persen dari APBD merupakan alokasi untuk anggaran pendidikan, maka ada sebesar Rp265 triliun anggaran pendidikan untuk  2024. Untuk dukungan digitalisasi transaksi keuangan sekolah, maka BPD harus terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH) Kemendikbud khususnya transaksi yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, BPD juga harus siap memberikan dukungan Sistem Informasi Manajemen Sekolah, Cash Management System (CMS), dan Virtual Account.

Kelima, agrobisnis. Di Sumut, pertumbuhan ekonominya ditopang oleh pertanian. Pertanian itu ditopang oleh Perkebunan. Perkebunan itu ditopang oleh sawit. Satu rangakain ini agrobisnis sistemnya. Kemudian, hortikultura sama perkebunan itu. Nah ini BPD harus berperan di sektor ini.

“Lima ekosistem ini kalau BPD bisa menguasainya, akan tumbuh pesat. Banyak peluangnya. Saya sudah mempraktikkan di Bank DKI, tapi memang sektornya agak berbeda karena tidak ada agrobisnis. Dulu di Bank DKI, saat saya masuk aset Rp53 triliun, empat tahun kemudian jadi hampir Rp80 triliun. Pertumbuhannya ada di atas core plan. Kalau diteruskan seperti itu, InsyaAllah BPD akan terus tumbuh,” ungkap Babay.

Selengkapnya terkait kinerja dan sektor unggulan bisa dibaca di e-magazine The Finance edisi khusus Bank Sumut. Berikut ini linknya infobankstore.