Jakarta – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, menyalurkan pembiayaan kepada PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero) senilai Rp150 miliar. Fasilitas pembiayaan ini akan digunakan oleh PT INKA untuk proyek pengadaan bus listrik sebagai sarana transportasi pada gelaran KTT G20 di Bali pada bulan Oktober-November 2022 mendatang.
CEO Bank Muamalat, Achmad K. Permana, mengatakan bahwa kerja sama dengan INKA ini diharapkan dapat meningkatkan portofolio pembiayaan perseroan khususnya di segmen korporasi.
“Penyaluran pembiayaan kali ini bagi kami sangat strategis. Tidak hanya dapat bekerja sama dengan BUMN manufaktur yang berpengalaman seperti PT INKA, tetapi proyek yang dibiayai juga berkaitan dengan agenda penting di Tanah Air yakni G20,” ucap Permana di Jakarta, 30 September 2022.
Pembiayaan tersebut menggunakan akad musyarakah dengan maksimal tenor 4 tahun. Selain digunakan untuk mendukung pelaksanaan G20, pembiayaan pengadaan bus listrik ini juga ditujukan untuk proyek penyediaan transportasi umum daerah Surabaya dan Bandung hasil kerja sama PT INKA dan Perum DAMRI lewat skema Buy The Service (BTS).
Ia juga berharap pemberian fasilitas pembiayaan ini akan menjadi pintu bagi terbukanya kerja sama bisnis lainnya antara Bank Muamalat dan PT INKA kedepannya.
CEO PT INKA, Budi Noviantoro, mengatakan bahwa sampai saat ini sebanyak 6 bus listrik dari total 53 bus sudah dikirimkan ke Bali sebagai sarana transportasi pada gelaran KTT G20.
“Yang sudah di Bali ada 6, yang lainnya masih di Madiun kita nunggu testing terakhir, pokoknya akhir Oktober, 30 bus sudah sampai kesana,” ucap Budi dalam kesempatan yang sama. (*) Khoirifa
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More