Jakarta – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, mengaku tidak begitu mengkhawatirkan angka Utang Luar Negeri (ULN) dari BUMN yang terus meningkat hingga Agustus 2019 lalu.
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya tak terlalu khawatir lantaran utang tersebut juga berkontribusi positif untuk aset perbankan miliknya.
“Kami (Bank Mandiri) di BUMN itu 40 persen dari portofolio untuk corporate. Tapi kami tidak terlalu khawatir karena aset sudah jadi,” kata Kartika di Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.
Sebelumnya, Per Februari 2019 saja, aset bank BUMN tercatat sudah mencapai Rp 3.233,02 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 11,87 persen dibandingkan realisasi periode yang sama 2018 sebesar Rp 2.889,89 triliun.
Tiko melanjutkan, nilai aset tersebut juga akan terus meningkat. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya aset produktif BUMN. “Kita ditugaskan advice di BUMN tinggi untuk menjual asetnya untuk Trans Jawa dan lainnya, aset-aset kan produktif ini,” jelasnya.
Sebagai informasi, ULN swasta sejak Januari hingga Agsutus 2019 mencapai US$197,21 miliar atau sekitar Rp2.788,5 triliun (kurs Rp 14.140 per US$). Dari jumlah tersebut, ULN BUMN mencapai US$51,07 miliar, angka ini meningkat 40,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$36,47 miliar.
Secara rinci, ULN BUMN tersebut terdiri dari lembaga keuangan BUMN sebesar US$7,59 miliar, lembaga keuangan bukan bank sebesar US$3,97 miliar, dan BUMN bukan lembaga keuangan sebesar US$39,51 miliar. Adapun ULN lembaga keuangan BUMN yang sebesar US$ 7,59 miliar per Agustus 2019 tersebut, naik 26,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$6,01 miliar. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More