Bank Mandiri Siap Boyong Kantor Pusatnya ke Ibu Kota Baru

Mandiri Siap Terbitkan Obligasi Sebesar Rp3 Triliun

Jakarta – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan kesiapannya untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pembangunan Ibukota baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Terkait rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan, jelas kami akan berpartisipasi karena kami plat merah,” ujar Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Panji Irawan di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2019.

Tak tanggung-tanggung, Bank Mandiri juga bakal memboyong kantor pusat miliknya yang berada di Jakarta untuk dipindahkan ke Ibukota baru di Kalimantan Timur.

Panji menyebut, hal tersebut perlu dilakukan guna mempermudah koordinasi dengan pemerintahan khususnya Kementerian BUMN. Walau begitu, pihaknya masih menunggu hasil final serta keputusan dari tata ruang Ibukota
baru tersebut.

“Pasti di titik itu kami akan membangun minimalnya membangun kantor perwakilan Bank Mandiri pusat di Kalimantan. Apakah semuanya akan pindah ke Kalimantan nanti kita liat perkembangan lebih lanjut sesuai kepastian bentuknya seperti apa,” tukas Panji.

Sebagai informasi, Bank Mandiri terus mendukung program nasional percepatan penyediaan infrastruktur nasional, dimana Bank Mandiri telah memberikan kredit ke segmen infrastruktur sebesar Rp203,4 triliun per Juni 2019, atau tumbuh 22,6% secara yoy.

Adapun 7 sektor utama penerima pembiayaan Mandiri itu adalah transportasi (Rp 39,6 triliun), tenaga listrik (Rp 43,9 triliun), migas & energi terbarukan (Rp 37,2 triliun), konstruksi (Rp 17,2 triliun), Jalan tol (Rp 17,1 triliun), telematika (Rp 22,6 triliun), perumahan rakyat & fasilitas kota (Rp 10,9 triliun), dan infrastruktur lainnya (Rp 14,7 triliun).

Sebelumnya Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan lokasi strategis bagi Ibukota negara yang baru yakni disebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain itu, Bappenas juga memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa sekitar Rp323 triliun hingga Rp466 triliun. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi